Page 550 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 550
SECEPAT KILAT, BERIKUT FAKTA SOAL OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA
Di tengah kritikan dan sorotan berbagai pihak, DPR akhirnya mengesahkan omnibus law
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat
paripurna, Senin (5/10/2020).
Istilah omnibus law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik
sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya, Minggu (20/10/2019).
Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang
disebut omnibus law.
Apa itu omnibus law ? Konsep omnibus law yang dikemukakan Presiden Jokowi banyak
berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi.
Pada Januari 2020, ada dua omnibus law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan
Perpajakan.
Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam omnibus law RUU Cipta
Kerja, yaitu: Sementara itu, UU Cipta Kerja, yang baru saja disahkan, terdiri atas 15 bab dan
174 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan
hidup.
Berikut sederet fakta soal omnibus law UU Cipta Kerja: Pembahasan RUU Cipta Kerja oleh
pemerintah dan DPR untuk disahkan jadi UU Cipta Kerja ini terbilang kilat dibandingkan dengan
pembahasan RUU lain.
Bahkan, awalnya RUU Cipta Kerja bisa selesai sebelum 17 Agustus meskipun di tengah pandemi
Covid-19.
Kejar tayang pembahasan RUU ini diklaim demi kemudahan investasi di Indonesia.
Sidang-sidang pembahasannya dilakukan siang malam bahkan hingga larut malam, meskipun
dibahas di tengah masa reses dan pandemi.
Pemerintah dan Baleg DPR RI memang sempat menunda pembahasan klaster Ketenagakerjaan
ini setelah mendapat perintah resmi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 April lalu.
Hal ini untuk merespons tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam klaster
tersebut.
Dengan segera disahkannya omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, diharapkan
bisa mendorong peningkatan investasi, terutama investasi asing di Tanah Air.
Peningkatan investasi, menurut pemerintah, akan mengatrol pertumbuhan ekonomi sekaligus
menciptakan peluang kerja lebih banyak terutama di masa pandemi virus corona (Covid-19).
Selain sifatnya yang disebut kejar tayang. Beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja disebutkan juga
penuh kontroversi.
Di antaranya adalah sebagai berikut: UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.
Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat
atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu
tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
549
