Page 545 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 545
"Urgensi pem-bahadan RUU ini tidak pas di tengah situasi pandemi," ungkap Tondi Roni Tua,
Selasa (6/10) di Sibuhuan.
PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA TERKESAN DIPAKSAKAN
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai
Demokrat H Tondi Roni Tua mengungkapkan, seluruh jajaran Partai Demokrat dengan tegas
menolak RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang.
Tondi mengatakan sejak pembasan hingga akhirnya disahkan. Partai Demokrat menilai RUU ini
tidak memiliki kedaruratan dan terkesan dipaksakan untuk dibahas di tengah pandemi Covid-19.
"Urgensi pembahasan RUU ini tidak pas di tengah situasi pandemi," ungkap Tondi Roni Tua,
Selasa (6/10) di Sibuhuan.
RUU Omnibus Law ini kata Tondi membahas secara luas beberapa perubahan UU bersamaan
sekaligus (omnibus law). Perlu dicermati secara hati-hati dan mendalam karena dampak yang
ditimbulkan dari pembahasan RUU ini sangat besar.
"Dampak atau implikasi dari perubahan sejumlah undang-undang yang ada dalam omnibus law
RUU Cipta Kerja, mestinya pembahasannya dituntut untuk lebih cermat, teliti dan komprehensif."
ungkap Tondi.
Tondi mengatakan. RUU Ciptaker berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum
pekerja/buruh di negeri kita. Meskipun, tujuan utama RUU ini diklaim akan membuka keran
investasi dan lapangan pekerjaan di Indonesia.
"Derasnya penolakan Partai Demokrat terhadap RUU ini dipandang lelah bergeser dari semangat
nilai-nilai Pancasila. Terutama,dari sila Keadilan Sosial ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik
dan terlalu neo-liberalistik,"jelas Tondi.
Saat ini yang lebih dibutuhkan masyarakat adalah menyelamatkan jiwa manusia, memutus rantai
penyebaran Covid-19, serta memulihkan ekonomi rakyat. "Terlebih saat ini masyarakat sedang
sangat membutuhkan keberpihakan dari negara dan pemerintah dalam menghadapi situasi
pandemi dewasa ini," tandas Tondi.
Diketahui. DPR dan pemerintah menyepakati seluruh hasil pembahasan omnibus law RUU Cipta
Kerja. Kesepakatan itudiambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta
Kerja yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan. Sabtu (3/10) malam, (ats)
544
