Page 543 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Bahkan, beberapa kalangan pengusaha telah menyiapkan sanksi kepada beberapa buruh atau
pekerja yang ikut-ikutan melakukan aksi mogok hingga demo.
"kita berikan sanksi, jelas-jelas engga ada alasan di dalam perusahaan yang kita berikan sanksi,"
ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani saat dihubungi Suara.com, yang ditulis Rabu
(7/10/2020).

Adapun sanksinya, tutur Hariyadi, akan diberikan sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya,
diberikan surat peringatan atau tak dapat uang harian seperti uang makan.

"Sanksinya bisa dianggap mangkir, surat peringatan dan engga dapet uang harian, kan no work
no pay," jelas dia.

Menurut Hariyadi, aksi mogok dan demo buruh itu sangat merugikan para pekerja. Namun
demikian ia tak merinci berapa kerugian yang didapat pengusaha.
"Merugikan dong. Ini aksi yang engga ada kaitannya dengan perusahaan. Kita engga tau
perkembangannya, yang melakukan demo itu masih status bekerja atau itu adalah orang-orang
yang tak bekerja. Saya tahu dari temen-temen engga ada yang menonjol semuanya berjalan
dengan baik," ucap Hariyadi.

Sebelumnya, Mulai Selasa (6/10/2020) 5 juta buruh mogok kerja nasional. Sebab DPR sudah
mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja jadi undang-undang, Senin (5/10/2020)
malam kemarin.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal mengatakan KSPI beserta 32
Federasi serikat buruh lainnya menyatakan dengan tegas menolak Omnibus Law RUU Cipta
Kerja dan akan melakukan mogok nasional dari 6 sampai 8 Oktober 2020.

"Mogok Nasional ini akan diikuti sekitar 2 juta buruh (rencananya diikuti 5 juta buruh) di 25
provinsi dan hampir 10 ribu perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh Indonesia, seperti
industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotip, baja, elektronik, farmasi, dll," kata Said dalam
keterangan persnya.

Selain aksi mogok nasional, buruh juga akan mengambil tindakan strategis lainnya sepanjang
waktu sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

542