Page 539 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 539
Berdasarkan catatan KSPI, aksi kemarin dilakukan di berbagai daerah industri seperti Serang,
Cilegon, Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Bandung,
Semarang, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Mojokerto, Lampung, Medan, Deli Serdang, Batam,
Banda Aceh, Banjarmasin, Gorontalo, dan lain sebagainya.
Said Iqbal membantah jika ada yang mengatakan apa yang dilakukan buruh adalah mogok kerja
secara ilegal. Menurutnya, pemogokan ini dilakukan sebagai bentuk protes kaum buruh atas
disahkannya RUU Cipta Kerja.
Adapun dasar hukum mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya
Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan
melaksanakan pemogokan.
"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999
tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal.
Menurut Said Iqbal, aksi buruh dilakukan dengan tertib, damai, dan tidak anarkis. Aksi ini
dilakukan semata-mata untuk meminta Pemerintah dan DPR RI membatalkan omnibus law.
Karena di dalamnya ada persoalan mendasar seperti pengurangan pesangon, karyawan kontrak
dan outsourcing seumur hidup, UMSK dihilangkan, ada syarat khusus untuk penetapan UMK,
hingga potensi hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun bagi karena penerapan kontrak dan
outsourcing.
"KSPI juga menghimbau agar buruh yang melakukan aksi tetap mengutamakan kesehatan agar
tidak terpapar Covid-19 dengan tetap menggunakan masker di lokasi aksi dan menjaga jarak di
antara massa aksi," pungkasnya. (OL-3).
538
