Page 536 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 536
negative - Frans Kongie (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jateng) Di undang
undang itu tidak ada mogok nasional. Kalau buruh gelar aksi, itu melanggar undang undang. Itu
ada sanksinya
negative - Frans Kongie (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia) Bisa berupa sanksi ringan yaitu
Surat peringatan satu sampai tiga. Bisa juga Pemutusan Hubungan Kerja. Itu paling terberat
Ringkasan
Serikat buruh di Jawa Tengah bersiteguh akan melakukan aksi mogok sebagai bentuk
penolakan atas disahkannya omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
Rencananya aksi tersebut akan diikuti ribuan buruh yang terpusat di kawasan Tugurejo,
Semarang.
Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, Aulia Hakim mengatakan aksi
mogok produksi ini akan dilakukan selama dua hari pada 7 dan 8 Oktober 2020.
MESKI DIANCAM PHK, BURUH DI JATENG TETAP MOGOK
Serikat buruh di Jawa Tengah bersiteguh akan melakukan aksi mogok sebagai bentuk
penolakan atas disahkannya omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Rencananya aksi
tersebut akan diikuti ribuan buruh yang terpusat di kawasan Tugurejo, Semarang.
Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, Aulia Hakim mengatakan aksi
mogok produksi ini akan dilakukan selama dua hari pada 7 dan 8 Oktober 2020.
"Kita akan mulai orasi start jam 7 pagi di dalam perusahaan. Karena kalau turun ke jalan menurut
kita tidak efektif untuk menyuarakan (tuntutan). Itu masa-masa kemarin. Semoga bisa
menghentikan (ekonomi) kalau kekuatan satu atau dua jam saja sudah bagus. Mengingat
pengamanan yang ketat," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (6/10/2020).
Dia mengaku selama merencanakan aksi mogok tersebut para buruh mendapatkan ancaman
dari berbagai pihak agar massa aksi dihentikan.
"Penekanan pengusaha masih kuat. Kalau kami menggelar aksi akan dirapid dan menjalani
karantina. Juga tidak akan dibayar upahnya. Ini yang membuat buruh tertekan," ungkapnya.
Aulia menyebut terdapat tujuh poin paling fundamental dalam UU Cipta Kerja yang dinilai
mendegradasi kesejahteraan kaum buruh. Di antaranya UMK bersyarat dan dihapuskannya Upah
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Selain itu, persoalan pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Di mana
19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian, persoalan
PKWT atau kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak. Selanjutnya, outsourcing
pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan. Lalu ada juga persoalan hak cuti hilang dan
hak upah atas cuti hilang.
"Cuti haid dan melahirkan bagi buruh perempuan hilang, karena hak upahnya atas cuti tersebut
hilang. Cuti panjang dan hak cuti panjang juga hilang," jelasnya.
Pihaknya telah melakukan upaya perundingan terkait UU Cipta Kerja dengan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Jateng tapi justru berdampak pada ancaman PHK.
535
