Page 533 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

negative - Febrio Nathan Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan) Ini
problem pertama dari Omnibus Law Cipta Kerja ini. Bahwa memang karut marut perizinan yang
harus diluruskan, benerin

negative - Febrio Nathan Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan)
Orang mau bayar pajak kok masih merasa sulit. Itu kan aneh persepsinya. Kita pengennya orang-
orang bayar pajak sesimpel mungkin, sepreditable mungkin. Inilah kemudian dibuat semakin
banyak kepastian dalam konteks ini, yang juga di Omnibus Law ini

Ringkasan

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan
disahkannya RUU Cipta Kerja memberikan dampak positif bagi perusahaan, yakni bisa
mendapatkan investor dan dapat mempekerjakan tenaga profesional dengan lebih mudah.

Sementara sisi negatifnya ditanggung para pekerja, karena tidak memiliki jaminan jika
kehilangan pekerjaan. Terlepas dari hal-hal tersebut pihaknya berharap pada tingkat
implementasinya nanti, pengusaha wajib mensejahterakan karyawannya.

UU CIPTA KERJA DISAHKAN, PENGUSAHA TETAP JAMIN HAK-HAK PEKERJA

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan
disahkannya RUU Cipta Kerja memberikan dampak positif bagi perusahaan, yakni bisa
mendapatkan investor dan dapat mempekerjakan tenaga profesional dengan lebih mudah.

Sementara sisi negatifnya ditanggung para pekerja, karena tidak memiliki jaminan jika
kehilangan pekerjaan. Terlepas dari hal-hal tersebut pihaknya berharap pada tingkat
implementasinya nanti, pengusaha wajib mensejahterakan karyawannya.
"Di sisi lain pekerja menganggap dan menilai dapat melemahkan kedudukan buruh di hadapan
pengusaha, mulai dari ketentuan pesangon hingga perjanjian kerja yang sangat lentur. Padahal
banyak regulasi yang saat implementasi diperlukan kesepakatan antara pemberi kerja dengan
pekerja," kata Diana, kepada Liputan6.com , Rabu (7/10/2020).
Ia berpendapat, pemberlakuan RUU Cipta Kerja dapat berpotensi menimbulkan gangguan
terhadap tatanan rantai ekologis, ekonomi, dan sosial, yang saat ini ada di masyarakat yang
pada akhirnya akan menimbulkan kontra produktif.

"Sebagaimana kita ketahui bersama Praktik penggunaan omnibus law telah banyak dilakukan
oleh banyak negara dalam mengatasi tumpang tindihnya regulasi, sekaligus juga kemudahan
berusaha, terutama yang menggunakan tradisi common law system," jelasnya.

Sedangkan Indonesia mewarisi tradisi civil law system, sehingga pembahasan dan
penyusunannya harus dapat melibatkan seluruh komponen. Demikian Pemerintah
menyampaikan adanya UU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi.

Sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya
penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik
akan menarik investor.

"Pada intinya kami sebagai pengusaha selalu berkomitmen untuk selalu mensejahterakan
karyawan kami, karena kami melihat karyawan juga merupakan aset bagi kami yang perlu untuk
diperhatikan. Kami sepakat dengan adanya penyederhanaan izin berusaha yang dilakukan
532