Page 529 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

advokasi apabila buruh mogok kerja dikenakan sanksi. "Hak mogok itu sudah diatur dalam UU.
Kita punya perlindungan hukum terkait aturan itu," sebut Aulia.
Sebelumnya, kalangan pengusaha mewanti-wanti agar para buruh di Jawa Tengah tidak
mengikuti aksi mogok kerja nasional yang memprotes disahkannya UU Cipta Kerja. Pasalnya,
bila buruh masih nekat gelar aksi, pengusaha tak segan bakal menjatuhkan sanksi sebagaimana
diatur dalam undang undang.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jateng, Frans Kongie menyayangkan sikap buruh
yang berencana menggelar aksi. Dia berpendapat, UU Cipta Kerja yang digarap oleh DPR dan
pemerintah bertujuan untuk menyejahterakan buruh dan masyarakat."Menurut saya buruh itu
belum mengerti maksud dari dimunculkannya omnibus law. Tidak mungkinlah pemerintah mau
menyengsarakan buruh, Apindo sendiri tidak mungkin eksis jika tidak ada buruh. Buruh itu mitra
kami," ujar Frans dalam keterangan yang diterima, Selasa (6/10/2020).

Frans menjelaskan anggota DPR sudah mempertimbangkan secara matang sebelum
menetapkan UU Cipta Kerja. "Mereka yang jadi anggota DPR itu kan bukan orang bodoh. Mereka
itu pintar pintar mewakili rakyat. Jadi kami itu heran kenapa pada mau mogok nasional menolak
UU Cipta Kerja," katanya.

Menurutnya, UU tersebut sudah lama dinanti dan diperjuangkan oleh para pengusaha. Hal itu
bertujuan untuk kemudahan berinvestasi, perijinan, dan perdagangan. "Selama ini aturannya
terlalu banyak . Mulai dari pusat, daerah. Saling tumpang tindih. Harus memberikan laporan ini
itu. Ini sangat tidak efisien untuk dunia usaha," jelasnya.

Frans menyatakan, sejak pekan lalu pihaknya sudah memberikan surat ke Apindo di masing
masing kabupaten kota dan semua perusahaan. Surat itu berisi agar Apindo dan perusahaan
memberikan pemahaman kepada buruh agar tak menggelar aksi."Di undang undang itu tidak
ada mogok nasional. Kalau buruh gelar aksi, itu melanggar undang undang. Itu ada sanksinya,"
ujarnya.

Frans merinci sanksi itu bisa beragam, tergantung masing-masing perusahaan mulai dari sanksi
ringan hingga paling berat. "Bisa berupa sanksi ringan yaitu Surat peringatan satu sampai tiga.
Bisa juga Pemutusan Hubungan Kerja. Itu paling terberat," tegasnya.

Meski telah menetapkan sanksi berat, dia berharap aksi tersebut tidak terjadi. Karena dia
menyadari, masa pandemi ini merupakan masa sulit baik bagi buruh maupun pengusaha.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " Meski Diancam PHK, Buruh di Jateng
Tetap Mogok Buruh Siap Gelar Aksi Jangka Panjang Hingga Mengajukan Uji Materi UU Cipta
Kerja.

528