Page 528 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

negative - Frans Kongie (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jateng) Selama ini
aturannya terlalu banyak . Mulai dari pusat, daerah. Saling tumpang tindih. Harus memberikan
laporan ini itu. Ini sangat tidak efisien untuk dunia usaha

negative - Frans Kongie (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jateng) Bisa berupa
sanksi ringan yaitu Surat peringatan satu sampai tiga. Bisa juga Pemutusan Hubungan Kerja. Itu
paling terberat,

Ringkasan

Serikat buruh di Jawa Tengah menegaskan menolak atas disahkannya omnibus law undang-
undang (UU) Cipta Kerja. Terkait hal itu, serikat buruh di Jawa Tengah akan melakukan aksi
mogok yang rencananya aksi akan diikuti ribuan buruh yang terpusat di kawasan Tugurejo,
Semarang. Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, Aulia Hakim
mengatakan aksi mogok produksi ini akan dilakukan selama dua hari pada 7 dan 8 Oktober 2020.

TERANCAM DI-PHK, RIBUAN BURUH DI JAWA TENGAH TETAP MOGOK KERJA

Serikat buruh di Jawa Tengah menegaskan menolak atas disahkannya omnibus law undang-
undang (UU) Cipta Kerja. Terkait hal itu, serikat buruh di Jawa Tengah akan melakukan aksi
mogok yang rencananya aksi akan diikuti ribuan buruh yang terpusat di kawasan Tugurejo,
Semarang.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, Aulia Hakim mengatakan aksi
mogok produksi ini akan dilakukan selama dua hari pada 7 dan 8 Oktober 2020."Kita akan mulai
orasi start jam 7 pagi di dalam perusahaan. Karena kalau turun ke jalan menurut kita tidak efektif
untuk menyuarakan (tuntutan). Itu masa-masa kemarin. Semoga bisa menghentikan (ekonomi)
kalau kekuatan satu atau dua jam saja sudah bagus. Mengingat pengamanan yang ketat,"
ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (6/10/2020).

Dia mengaku selama merencanakan aksi mogok tersebut para buruh mendapatkan ancaman
dari berbagai pihak agar massa aksi dihentikan. "Penekanan pengusaha masih kuat. Kalau kami
menggelar aksi akan dirapid dan menjalani karantina. Juga tidak akan dibayar upahnya. Ini yang
membuat buruh tertekan," ungkapnya.Aulia menyebut terdapat tujuh poin paling fundamental
dalam UU Cipta Kerja yang dinilai mendegradasi kesejahteraan kaum buruh. Di antaranya UMK
bersyarat dan dihapuskannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Selain itu,
persoalan pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Di mana 19 bulan
dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian, persoalan PKWT atau kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak.
Selanjutnya, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan. Lalu ada juga
persoalan hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang."Cuti haid dan melahirkan bagi buruh
perempuan hilang, karena hak upahnya atas cuti tersebut hilang. Cuti panjang dan hak cuti
panjang juga hilang," jelasnya.

Pihaknya telah melakukan upaya perundingan terkait UU Cipta Kerja dengan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Jateng tapi justru berdampak pada ancaman PHK.

"Kami sudah berunding dengan Apindo. Ancaman itu tak berdasar. Kami dianggap mogok tidak
sah. Kami berunding kok mau nggak perusahaan menolak omnibus law? Jawabnya tidak. Itu
deadlock. Ini tidak sesuai regulasi undang-undang nomor 13 tentang aturan mogok kerja.
Gagalnya sebuah perundingan," ucapnya.Kendati demikian, pihaknya menyiapkan upaya

527