Page 534 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 534
namun tidak berarti hal-hal tentang hak yang sudah diatur dalam konstitusi itu harus
dihilangkan," pungkasnya.
DPR RI telah meresmikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (UU) pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin. Pengesahan tersebut diwarnai
berbagai penolakan dari kaum buruh, yang menilai kehadiran aturan baru ini bakal semakin
mengecilkan posisi tenaga kerja di Tanah Air.
Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas justru menganggap, UU Cipta Kerja
dapat menghadirkan kemudahan bagi pihak pekerja maupun pemberi kerja mulai dari tingkat
UMKM hingga korporasi besar.
"itu memberi kepastian bagi kedua belah pihak, buruh dan pengusaha," kata Supratman kepada
Selasa (6/10/2020).
Bertolak belakang dengan pernyataan tersebut, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja
(KSP) BUMN Achmad Yunus menilai, ada beberapa pasal di RUU Cipta Kerja yang bakal
memberatkan para buruh dan pekerja.
Ketidakjelasan ini semakin menguat lantaran kelompok serikat pekerja yang dibawahinya saat
ini belum mendapatkan lampiran sah aturan baru tersebut.
"Cluster ketenagakerjaan memberikan ketidakpastian hukum, banyak catatan dan saya tidak
hapal betul pasal-pasalnya, karena sedang tidak pegang dokumennya," ujar Yunus kepada
Secara garis besar, KSP BUMN disebutnya sepakat dengan kelompok buruh/pekerja lainnya,
bahwa UU Cipta Kerja bakal melemahkan posisi tenaga kerja, dan justru memperkuat
perusahaan pemberi kerja.
"Intinya, kami sependapat dengan organisasi yamg lain bahwa disahkannya RUU ini menjadi UU
mengkonfirmasi bahwa demokrasi kita dibangun dari, untuk dan oleh kapitalisme," tegasnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu
menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja secara keseluruhan didominasi terkait
dengan masalah perizinan.
Dengan disahkannya Undang-Undang ini pun pemerintah telah memangkas seluruh perizinan
untuk membangun usaha.
"Nah itu sebenernya yang mendominasi Omnibus Law Cipta Kerja ini. Di mana kita
menyederhanakan proses untuk membangun usaha. Untuk memulai start up," kata dia dalam
diskusi FMB di Jakarta, Selasa (6/10/2020).
Pemerintah tak ingin, generasi milenial yang memiliki ide, menghasilkan produk dan membuat
perusahaan rintisan atau start up, dan membuka lapangan kerja baru bagi orang lain, tetapi sulit
untuk mengurusi izin.
"Ini problem pertama dari Omnibus Law Cipta Kerja ini. Bahwa memang karut marut perizinan
yang harus diluruskan, benerin," kata dia.
Kemudian di dalam UU Cipta Kerja juga memuat mengenai masalah pajak. Menurutnya masalah
pajak masoh menjadi sorotan dan paling jelek di mata EODB. Itu tidak terlepas dari sulitnya
birokrasi yang dilakukan pemerintah.
"Orang mau bayar pajak kok masih merasa sulit. Itu kan aneh persepsinya. Kita pengennya
orang-orang bayar pajak sesimpel mungkin, sepreditable mungkin. Inilah kemudian dibuat
semakin banyak kepastian dalam konteks ini, yang juga di Omnibus Law ini," jelas dia. Dwi Aditya
Putra Merdeka.com.
533
