Page 537 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

"Kami sudah berunding dengan Apindo. Ancaman itu tak berdasar. Kami dianggap mogok tidak
sah. Kami berunding kok mau enggak perusahaan menolak omnibus law ? Jawabnya tidak. Itu
deadlock . Ini tidak sesuai regulasi undang-undang nomor 13 tentang aturan mogok kerja.
Gagalnya sebuah perundingan," ucapnya.

Kendati demikian, pihaknya menyiapkan upaya advokasi apabila buruh mogok kerja dikenakan
sanksi.

"Hak mogok itu sudah diatur dalam UU. Kita punya perlindungan hukum terkait aturan itu," sebut
Aulia.

Sebelumnya, kalangan pengusaha mewanti-wanti agar para buruh di Jawa Tengah tidak
mengikuti aksi mogok kerja nasional yang memprotes disahkannya UU Cipta Kerja. Pasalnya,
bila buruh masih nekat gelar aksi, pengusaha tak segan bakal menjatuhkan sanksi sebagaimana
diatur dalam undang undang.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jateng, Frans Kongie menyayangkan sikap buruh
yang berencana menggelar aksi. Dia berpendapat, UU Cipta Kerja yang digarap oleh DPR dan
pemerintah bertujuan untuk menyejahterakan buruh dan masyarakat.

"Menurut saya buruh itu belum mengerti maksud dari dimunculkannya omnibus law . Tidak
mungkinlah pemerintah mau menyengsarakan buruh, Apindo sendiri tidak mungkin eksis jika
tidak ada buruh.

Buruh itu mitra kami," ujar Frans dalam keterangan yang diterima, Selasa (6/10/2020).

Frans menjelaskan anggota DPR sudah mempertimbangkan secara matang sebelum
menetapkan UU Cipta Kerja.

"Mereka yang jadi anggota DPR itu kan bukan orang bodoh. Mereka itu pintar pintar mewakili
rakyat. Jadi kami itu heran kenapa pada mau mogok nasional menolak UU Cipta Kerja," katanya.

Menurutnya, UU tersebut sudah lama dinanti dan diperjuangkan oleh para pengusaha. Hal itu
bertujuan untuk kemudahan berinvestasi, perizinan, dan perdagangan.

"Selama ini aturannya terlalu banyak . Mulai dari pusat, daerah. Saling tumpang tindih. Harus
memberikan laporan ini itu. Ini sangat tidak efisien untuk dunia usaha," jelasnya.
Frans menyatakan, sejak pekan lalu pihaknya sudah memberikan surat ke Apindo di masing
masing kabupaten kota dan semua perusahaan.

Surat itu berisi agar Apindo dan perusahaan memberikan pemahaman kepada buruh agar tak
menggelar aksi.

"Di undang undang itu tidak ada mogok nasional. Kalau buruh gelar aksi, itu melanggar undang
undang. Itu ada sanksinya," ujarnya.

Frans merinci sanksi itu bisa beragam, tergantung masing-masing perusahaan mulai dari sanksi
ringan hingga paling berat.

"Bisa berupa sanksi ringan yaitu Surat peringatan satu sampai tiga. Bisa juga Pemutusan
Hubungan Kerja. Itu paling terberat," tegasnya.

Meski telah menetapkan sanksi berat, dia berharap aksi tersebut tidak terjadi.

Karena dia menyadari, masa pandemi ini merupakan masa sulit baik bagi buruh maupun
pengusaha.

536