Page 651 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 651
Proses pembentukan RUU Cipta Kerja selama ini berlangsung cepat, tertutup dan minim
partisipasi publik. Dalam penyusunannya, tertutupnya akses terhadap draft RUU Cipta Kerja
membuat publik kesulitan memberikan masukan bahkan, akses terhadap dokumen RUU ini baru
tersedia pasca RUU tersebut selesai dirancang pemerintah dan kemudian diserahkan kepada
DPR .
Selain itu, DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU kontroversial ini di tengah
pandemi Covid-19. Rapat-rapat pembahasan diselenggarakan secara tertutup dan
perkembangan pembahasan draft tidak didistribusikan kepada publik. Menurutnya, pembahasan
yang terus berlangsung selama pandemi dan dilakukan tanpa partisipasi publik yang maksimal
hanya semakin menunjukkan ketidakpedulian DPR terhadap suara dan masukan publik.
"Minimnya keterbukaan dan partisipasi publik membuat draft RUU Cipta Kerja rawan disusupi
oleh kepentingan tertentu yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja," terang dosen FH
UGM ini.
Buruh Ancam Mogok Nasional, Menaker Ida Fauziyah Tulis Surat Terbuka RUU Cipta Kerja
menurut dia, bukan solusi atas persoalan regulasi yang ada di Indonesia. Banyak pendelegasian
wewenang yang terdapat dalam RUU ini tidak mencerminkan simplifilkasi dan harmonisasi
peraturan perundang-undangan. Secara substansi RUU Cipta Kerja mengarah pada sentralisasi
kekuasaan yang rentan terhadap potensi korupsi . RUU Ini memberikan kewenangan yang
besar kepada pemerintah pusat yang dapat mengurangi desentralisasi di Indonesia.
Sentralisasi yang berlebihan rentan terhadap potensi korupsi, salah satunya karena akan semakin
minimnya pengawasan. "Pemusatan kewenangan pada presiden (presiden heavy) dapat
menyisakan persoalan bagaimana memastikan kontrol presiden atas kewenangan itu,"tegasnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan dalam RUU Cipta Kerja ini terdapat potensi penyalahgunaan
wewenang pada ketentuan diskresi. Sebab, dalam RUU ini menghapus persyaratan "tidak
bertentangan dengan UU" yang sebelumnya ada dalam UU Administrasi Pemerintah. Hal tersebut
membuat lingkup diskresi menjadi sangat luas dan rentan terhadap penyalahgunaan. Terlebih
Indonesia belum memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan batasan diskresi..
650
