Page 653 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

"Setelah kemarin ratusan ribu bahkan hampir satu juta buruh keluar dari pabrik-pabrik untuk
mengikuti mogok nasional, hari ini kami akan melanjutkan pemogokan tersebut," kata Presiden
KSPI, Said Iqbal.

Berdasarkan catatan KSPI, aksi kemarin dilakukan di berbagai daerah industri seperti Serang,
Cilegon, Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Bandung,
Semarang, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Mojokerto, Lampung, Medan, Deli Serdang, Batam,
Banda Aceh, Banjarmasin, Gorontalo, dan lain sebagainya.

Said Iqbal membantah jika ada yang mengatakan apa yang dilakukan buruh adalah mogok kerja
secara ilegal. Menurutnya, mogok kerja dilakukan sebagai bentuk protes kaum buruh atas
disahkannya UU Ciptaker.

Adapun dasar hukum mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang
kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000 khususnya
Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan
melaksanakan pemogokan.

"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No.39 Tahun 1999
tentang HAM dan UU No.12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-
hak sipil dan politik," jelasnya.
Menurut Said, aksi buruh dilakukan dengan tertib, damai, dan tidak anarki. Aksi ini dilakukan
semata-mata untuk meminta pemerintah dan DPR RI membatalkan UU Ciptaker, karena di
dalamnya ada persoalan mendasar seperti pengurangan pesangon, karyawan kontrak dan
outsourcing seumur hidup, UMSK dihilangkan, ada syarat khusus untuk penetapan UMK.

"Hingga potensi hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun karena penerapan kontrak dan
outsourcing ," ujarnya.

KSPI juga mengimbau agar buruh yang melakukan aksi tetap mengutamakan kesehatan agar
tidak terpapar COVID-19, dengan tetap menggunakan masker di lokasi aksi dan menjaga jarak
di antara massa aksi. (ase).

652