Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 93
Judul Moralitas Sebuah Undang-undang
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Tajuk
Tanggal 2020-10-08 04:24:00
Ukuran 156x230mmk
Warna Warna
AD Value Rp 85.800.000
News Value Rp 257.400.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Niat pemerintah untuk menerbitkan undang-undang (UU) sapu jagat atau omnibus law akhirnya
kesampaian dengan disahkannya UU Cipta Kerja pada awal pekan ini atau Senin (5/10) dalam
rapat Paripurna DPR.
Disebut sebagai sapu jagat karena UU yang baru berusia 3 hari itu terdiri dari 15 bab dan 186
pasal yang termaktub dalam 905 halaman demi mengatur berbagai aspek yang digabungkan
menjadi satu perundang-undangan
MORALITAS SEBUAH UNDANG-UNDANG
Niat pemerintah untuk menerbitkan undang-undang (UU) sapu jagat atau omnibus law akhirnya
kesampaian dengan disahkannya UU Cipta Kerja pada awal pekan ini atau Senin (5/10) dalam
rapat Paripurna DPR.
Disebut sebagai sapu jagat karena UU yang baru berusia 3 hari itu terdiri dari 15 bab dan 186
pasal yang termaktub dalam 905 halaman demi mengatur berbagai aspek yang digabungkan
menjadi satu perundang-undangan
Aturan sapu jagat itu memuat setidaknya 11 aspek atau substansi, seperti penyederhanaan
perizinan, persyaratan investasi, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, ketenagakerjaan,
daerah, kawasan ekonomi khusus, kemudahan berusaha, pengadaan lahan, investasi dan proyek
pemerintah, administrasi pemerintahan hingga perpajakan.
UU Cipta Kerja atau Ciker itu setidaknya mengatur 76 UU dan lebih dari 1.500 pasal.
Menilik ke belakang, keinginan Presiden Joko Widodo tersebut sudah disampaikan jauh-jauh hari,
yaitu saat dilantik pada 20 Oktober 2019. Kala itu, Jokowi menekankan soal tumpang tindih
aturan yang seringkali menjadi penghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja, sehingga
dibutuhkan aturan yang tegas dan jelas.
Sayangnya, niat mulia ternyata tak melulu dapat diterima dengan baik. Di usianya yang masih
sangat belia, UU Cipta Kerja sudah mendapat penolakan keras, dari akademisi hingga buruh dan
sejumlah elemen masyarakat.
92
