Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 96
Judul Menko Airlangga: Pengusaha Wajib Memberikan Cuti dan Waktu
Istirahat
Nama Media jpnn.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/menko-airlangga-pengusaha-wajib-
memberikan-cuti-dan-waktu-istirahat
Jurnalis yessy
Tanggal 2020-10-08 04:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Mengenai isu cuti haid
dan melahirkan dihapus, kami tegaskan pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat,
wajib memberikan waktu ibadah, demikian juga terkait dengan cuti-cuti baik itu untuk
melahirkan, menyusui, dan haid tetap sesuai dengan UU lama tidak dihapus
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Perusahaan tertentu
dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama. Maka, klaim semua hak cuti hilang tidak benar
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan dalam UU Cipta Kerja
pengusaha diwajibkan memberikan cuti-cuti seperti cuti hamil, melahirkan, menyusui, dan haid
kepada pekerja atau buruh. Hal itu Airlangga sampaikan untuk menanggapi kabar yang beredar
mengenai penghapusan cuti melahirkan dan haid.
MENKO AIRLANGGA: PENGUSAHA WAJIB MEMBERIKAN CUTI DAN WAKTU
ISTIRAHAT
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan dalam
UU Cipta Kerja pengusaha diwajibkan memberikan cuti-cuti seperti cuti hamil, melahirkan,
menyusui, dan haid kepada pekerja atau buruh. Hal itu Airlangga sampaikan untuk
menanggapi kabar yang beredar mengenai penghapusan cuti melahirkan dan haid.
"Mengenai isu cuti haid dan melahirkan dihapus, kami tegaskan pengusaha wajib memberikan
cuti dan waktu istirahat, wajib memberikan waktu ibadah, demikian juga terkait dengan cuti-cuti
baik itu untuk melahirkan, menyusui, dan haid tetap sesuai dengan UU lama tidak dihapus," jelas
95
