Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Jauh-jauh hari pula, Komnas HAM juga menyampaikan sejumlah catatan, dari mulai prosedur
perencanaan dan pembentukan yang dianggap tidak sejalan dengan tata cara atau mekanisme
yang telah diatur dalam UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Komnas HAM juga menyebut UU Cipta Kerja akan membutuhkan sekitar 516 peraturan pelaksana
yang bertumpu pada kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif, di mana berpotensi
memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.

Hal itu jelas tidak sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang sederhana, efektif,
dan akuntabel. Selain itu, UU Ciker seolah-olah seperti UU superior, yang dikhawatirkan
menimbulkan kekacauan tatanan hukum dan ketidakpastian hukum.

Belum lagi soal risau pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap
masyarakat, pelemahan atas kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat hingga kecemasan soal pemenuhan hak dan ketimpangan akses serta
kepemilikan sumber daya alam.
Untuk itu, Harian ini mendorong seluruh elemen masyarakat untuk jernih dalam mengkritisi UU
Ciker. Kita tidak bisa serta merta menolak UU tersebut jika belum membandingkannya dengan
setidaknya 76 UU lain yang menjadi rujukannya.

Selain itu, Harian ini juga berharap pemerintah aktif untuk menyosialisasikan UU sapu jagat ini
agar masyarakat dapat memahaminya secara jelas.

Pemerintah dan parlemen tentu ingat bahwa undang-undang adalah manifestasi hukum yang
harus mencerminkan moralitas dan keadilan, yang sering diistilahkan sebagai lex iniusta non est
lex atau dengan kata lain undang-undang yang tidak adil bukanlah undang-undang. Tanpa
moralitas, undang-undang bukanlah hukum. Asumsinya adalah pembentuk undang-undang
sangat mungkin membentuk undang-undang yang tidak sesuai hukum.

Ada banyak hal sebuah undang-undang dinilai tidak sesuai hukum, di antaranya gagal membuat
aturan yang dapat dipahami, membuat aturan yang saling bertentangan satu dengan lainnya,
membuat aturan yang memaksakan persamaan dengan kepatuhan, mengubah aturan menjadi
tidak jelas hingga ketidaksesuaian antara aturan dan praktik di lapangan.

Sudahkah UU Cipta Kerja seperti itu?

93