Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

membuat kebijakan strategis. Selain itu, pandemi Covid-19 tidak bisa diprediksi kapan akan
berakhir sehingga jika Pilkada 2020 ditunda, dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian yang
panjang.

"Soal Pilkada, pelanggaran protokol itu masih ada sudah pasti, misalnya pada hari kedua ada 18
dari 270 daerah ya, 18 itu kecil-kecil (jenis pelanggarannya). Misalnya, jaga jarak tidak, [tidak]
pakai masker. Malah lebih banyak pelanggaran di luar urusan Pilkada, pasar, mal-mal, itu tidak
bisa dihindari," tuturnya, Jumat (2/10).

Jika melihat angka kasus positif Covid-19 di Indonesia, jumlahnya terus menunjukkan kenaikan.
Per Rabu (7/10), jumlahnya sudah mencapai 315.714 kasus. Kemudian, sebanyak 236.437
pasien sembuh dan 11.374 pasien meninggal.

Dalam Indeks Kerawanan Pilkada 2020 yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada akhir
September 2020, disebutkan ada 50 kabupaten/kota dan 9 provinsi dengan tingkat kerawanan
tinggi dari sisi pandemi Covid-19. Kemudian, 126 kabupaten/kota yang masuk tingkat kerawanan
sedang dan 85 kabupaten/kota lainnya dengan tingkat kerawanan rendah.

Pada hari pertama dan kedua kampanye, yakni 26-27 September 2020, Bawaslu mencatat ada
18 pelanggaran protokol kesehatan. Umumnya adalah jumlah peserta pertemuan yang
melampaui batas dan jarak aman antar peserta pertemuan yang tidak dipatuhi.
Dengan masih panjangnya masa kampanye fase pertama ini, yang berlangsung hingga 5
Desember 2020, tidak tertutup kemungkinan jumlah pelanggaran akan bertambah. Adapun data
KPU menyebutkan jumlah pemilih adalah sebanyak 106.774.112 orang per 9 Juni 2020.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan tingkat partisipasinya di atas 50%.

Sementara itu, seperti disampaikan Menaker, vaksin Covid-19 masih belum tersedia. Melihat dari
jumlah pemilih Pilkada 2020 dan angka calon peserta mogok nasional yang juga digadang-
gadang mencapai jutaan orang, maka tingkat risiko dan potensi pelanggaran protokol
kesehatannya tidak bisa dipungkiri jika sama-sama signifikan.

"Soal Pilkada, pelanggaran protokol itu masih ada sudah pasti.

Caption :

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly
(kelima kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), Mendagri Tito Karnavian (keempat
kanan), Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kanan), Menteri
ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) berfoto
bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan
Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.

Sejumlah buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) berunjuk
rasa, di depan kantor DPRD Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/10). Dalam aksi unjuk
rasa tersebut mereka menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah
disahkan oleh DPR pada Senin (5/10) karena dinilai merugikan para pekerja dan hanya
menguntungkan bagi pengusaha.
Petugas kesehatan mengangkat pemilih yang pingsan saat simulasi Pemilihan Kepala Daerah di
Banyuwangi, Jawa Timur, belum lama ini.

Annisa Margrit

annisa.margrit@bisnis.com

99