Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 102
Judul Kepesertaan Bisa Tereduksi
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg15
Jurnalis Wibi Pangestu Pramata
Tanggal 2020-10-08 04:16:00
Ukuran 146x145mmk
Warna Warna
AD Value Rp 64.240.000
News Value Rp 192.720.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Odang Muchtar (anggota Tim Perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN)) Maka, kekuatan fiskal harus kuat, karena kalau [pekerja kontrak
dan outsource] itu masuk ke PBI, akan ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja
negara [APBN]
Ringkasan
Kepesertaan program jaminan sosial pada era pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja bisa
tereduksi seiring dengan ketidakpastian nasib pekerja.
Praktisi jaminan sosial dan anggota Tim Perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Odang Muchtar menilai bahwa UU Cipta Kerja memberikan ruang
untuk mempekerjakan karyawan kontrak sehingga menimbulkan ketidakpastian nasib pekerja.
KEPESERTAAN BISA TEREDUKSI
Kepesertaan program jaminan sosial pada era pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja bisa
tereduksi seiring dengan ketidakpastian nasib pekerja.
Praktisi jaminan sosial dan anggota Tim Perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Odang Muchtar menilai bahwa UU Cipta Kerja memberikan ruang
untuk mempekerjakan karyawan kontrak sehingga menimbulkan ketidakpastian nasib pekerja.
Dia menuturkan bahwa penambahan jumlah karyawan kontrak dan outsource dapat
memengaruhi struktur kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa faktor
yang memengaruhi a.l. kemauan pemberi kerja dalam memberikan jaminan sosial dan
perpindahan segmen peserta.
Menurutnya, saat ini kerap masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja kontrak
dan outsource sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jika jumlah pekerja
itu semakin banyak, dikhawatirkan para pekerja tidak terlindungi oleh jaminan sosial.
101
