Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 105
Judul SKEMA UPAH BERUBAH ARAH
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis *
Tanggal 2020-10-08 04:12:00
Ukuran 383x295mmk
Warna Warna
AD Value Rp 294.910.000
News Value Rp 2.949.100.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja otomatis mengubah skema penentuan upah minimum
2021 yang rencananya ditetapkan pada 1 November 2020. Kementerian Ketenagakerjaan akan
segera melakukan penyesuaian tanpa memberi waktu transisi dari skema sebelumnya.
SKEMA UPAH BERUBAH ARAH
Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja otomatis mengubah skema penentuan upah minimum
2021 yang rencananya ditetapkan pada 1 November 2020. Kementerian Ketenagakerjaan akan
segera melakukan penyesuaian tanpa memberi waktu transisi dari skema sebelumnya.
Dalam skema pengupahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, upah minimum diatur di Pasal 89 yang mewajibkan adanya upah minimum
provinsi (UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral
kabupaten/kota (UMSK).
Di undang-undang yang sama, Pasal 90 menegaskan pengusaha dilarang memberi upah lebih
rendah dari upah minimum. Namun, pemberiannya dapat ditangguhkan apabila pengusaha tidak
mampu. Adapun, dalam UU Cipta Kerja, kedua pasal tersebut dihapus. Sebagai gantinya,
ketentuan pengupahan diatur kembali dalam pasal 88A-88E.
Berdasarkan Pasal 88C Ayat 1 dan 2, gubernur hanya diwajibkan menetapkan UMP, serta tidak
wajib menetapkan UMK dengan syarat tertentu. Adapun, pada Ayat 5 disebutkan bahwa nilai
UMK harus lebih tinggi dari UMP. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beralasan, penghitungan
upah minimum dengan mengacu pada beleid sebelumnya tidak mungkin dilakukan karena
pandemi telah mengakibatkan perekonomian tumbuh negatif.
Kalangan pengusaha pun menilai ketentuan pengupahan yang baru menjadi jalan tengah antara
buruh, pengusaha, dan angkatan kerja. Hilangnya kewajiban penetapan UMK dan UMSK diyakini
tidak akan memengaruhi penghasilan dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, pihak pekerja dan
sejumlah kalangan menganggap skema pengupahan yang baru berpotensi menurunkan
pemasukan bagi pekerja.
104
