Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 103
Odang menggambarkan bahwa saat ini terdapat 37,44 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen
pekerja penerima upah (PPU). Jika kepala keluarga itu terkena PHK atau diputus kontraknya,
terdapat risiko satu keluarga itu berhenti kepesertaannya dari BPJS Kesehatan atau mereka
berpindah menjadi peserta mandiri jika mampu.
Di sisi lain, masa pandemi Covid-19 makin menekan kondisi ekonomi. Oleh karena itu,
pemerintah harus siap menampung para pekerja kontrak dan outsource yang rentan untuk
masuk ke segmen peserta penerima bantuan iuran (PBI).
"Maka, kekuatan fiskal harus kuat, karena kalau [pekerja kontrak dan outsource] itu masuk ke
PBI, akan ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara [APBN]," ujarnya saat
dihubungi Bisnis, Rabu (7/10).
Dia menilai bahwa pemerintah dapat mengantisipasi hal tersebut dengan kebijakan yang lebih
fleksibel, misalnya dengan membebaskan pekerja terkena PHK dari iuran selama belum
mendapatkan pekerjaan. Karena jika tidak, perolehan iuran BPJS Kesehatan dapat menurun dan
beban fiskal makin berat.
Menurutnya, penerapan sistem kerja kontrak akan semakin bertambah sejalan dengan
perubahan industri. Dia memberi contoh Australia mencatatkan sekitar 30% karyawan dengan
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Kendati demikian, jaminan sosial bagi pekerja tetap
harus dijamin.
(Wibi Pangestu Pratama)
102
