Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021

MENKO LUHUT: KARYAWAN YANG WFH TIDAK BISA DIPECAT SEPIHAK

PPKM Darurat mengharuskan karyawan sektor nonesensial 100% bekerja dari rumah (WFH).
Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
memastikan pekerja yang bekerja dari rumah tidak bisa diberhentikan secara sepihak atau
dipecat oleh perusahaan.

"Semua (pekerja) perusahaan nonesensial yang sedang menjalankan WFH tidak dapat
diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan atau dilakukan pemecatan. Itu kemarin saya
sudah bicara dengan Kapolri dan juga Pak Gubernur," katanya dilansir dari Antara, Senin
(5/7/2021).
Luhut menuturkan di hari pertama bekerja saat PPKM Darurat Senin ini, terpantau sejumlah jalan
khususnya di pinggir kota masih dipenuhi oleh mobilitas warga yang hendak bekerja. Hal itu
menyebabkan kemacetan parah dan kerumunan.

Mobilitas warga yang hendak bekerja itu dilaporkan berasal dari perusahaan sektor esensial
maupun nonesensial.

"Saya sendiri sempat keliling sebentar dan memang saya lihat macetnya luar biasa," ujarnya.

Luhut yang merupakan Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali itu mengatakan dirinya akan segera
berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar bisa mengeluarkan surat
perintah bagi perusahaan sektor nonesensial untuk tidak memberhentikan karyawannya yang
bekerja di rumah. Perusahaan juga wajib memerintahkan seluruh karyawan agar bekerja dari
rumah.

"Kalau dia tidak bekerja di kantor, tapi bekerja di rumah, itu jangan sampai diberhentikan,"
katanya.
Luhut juga menegaskan agar seluruh karyawan yang dipaksa harus bekerja di kantor pada sektor
nonesensial agar segera melaporkan kepada pemerintah. Laporan bisa disampaikan melalui
dinas tenaga kerja masing-masing provinsi. Khusus wilayah DKI Jakarta, laporan bisa dilakukan
melalui aplikasi JAKI milik Pemprov DKI Jakarta.

Luhut berharap kebijakan bekerja dari rumah akan dapat menurunkan mobilitas warga yang
tinggal di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, yang rata-rata bekerja di Jakarta.

"Saya juga meminta dukungan Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro, Pangdam Jaya untuk terus
mengecek masing-masing industri yang masih beroperasi," katanya.

Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya diminta untuk melakukan patroli untuk mengecek
perusahaan-perusahaan sektor nonesensial yang masih beroperasi. Ia juga meminta agar
mereka tidak segan memberikan sanksi dan edukasi.

"Saya berharap ini mungkin seperti patroli untuk Kapolda Metro dan Pangdam Jaya untuk
mengecek apa masih beroperasi perusahaan yang bukan sektor nonesensial dan tidak segan
untuk memberikan sanksi untuk perusahaan tersebut, dan memberikan penjelasan juga
dampaknya ini," katanya.

102