Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021

"Jadi kalau dia tidak bekerja di kantor tapi bekerja dari rumah itu jangan sampai diberhentikan,"
ucap Luhut.
Luhut yang merupakan Koordinator PPKM Darurat meminta para gubernur dan pihak kepolisian
untuk turun ke lapangan dan melakukan pengecekan ke setiap industri yang masih beroperasi.

Luhut menyebut, pada hari Senin pertama PPKM diterapkan, jalanan Jabodetabek masih
dipenuhi oleh mobilisasi masyarakat. Tak hanya itu, KRL lintas Jabodetabek pun masih dipadati
penumpang.

Selain menimbulkan kemacaten, hal itu juga menyebabkan kerumunan.

Oleh karenanya, ia berpesan agar seluruh perusahaan di wilayah PPKM Darurat mematuhi
ketentuan yang telah ditetapkan terkait pembatasan karyawan.

"Saya juga berharap dalam konteks ini TNI Polri untuk tetap konsisten melakukan penyekatan
dan kita harus mengimbau semua perusahaan juga untuk mematuhi ketentuan itu, karena ini
merupakan kepentingan kita semua," kata Luhut.

Untuk diketahui, PPKM Darurat Jawa-Bali berlaku 3-20 Juli 2021. Selama kebijakan tersebut
berlaku, perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial wajib menerapkan WFH secara
penuh.

"100 persen work frome home untuk sektor non-esensial," demikian bunyi aturan PPKM darurat.

Pada sektor esensial, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO)
maksimal 50 persen.

Sektor esensial yang dimaksud meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem
pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-
19, serta industri orientasi ekspor.

Sementara, pada sektor kritikal, WFO boleh dilakukan 100 persen dengan protokol kesehatan
ketat.

Cakupan sektor kritikal yakni energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri
makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan
bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar (seperti listrik dan air), hingga
industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

106