Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 111
surat perintah terkait hal ini. Melalui surat perintah tersebut, pemerintah akan menyampaikan
kepada perusahaan-perusahaan non esensial agar tidak memberhentikan karyawan yang tidak
bekerja di kantor.
MENTERI LUHUT JAMIN KARYAWAN SEKTOR NON ESENSIAL KERJA DARI RUMAH
TAK AKAN DIPECAT
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan
bahwa karyawan di perusahaan sektor non esensial wajib bekerja dari rumah (Work From
Home/WFH). Dia akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengeluarkan
surat perintah terkait hal ini.
Melalui surat perintah tersebut, pemerintah akan menyampaikan kepada perusahaan-
perusahaan non esensial agar tidak memberhentikan karyawan yang tidak bekerja di kantor.
Dia pun sebagai koordinator PPKM Darurat memastikan agar karyawan yang tidak bekerja di
kantor untuk perusahaan sektor non esensial atau sedang WFH, tidak dapat diberhentikan secara
sepihak atau dipecat.
"Dan (perusahaan sektor non esensial) wajib memerintahkan seluruh karyawan untuk WFH. Jadi
kalau tidak bekerja di kantor, tapi WFH itu jangan sampai diberhentikan," kata Luhut dalam
konferensi pers pada Senin (5/7).
Dia pun mengimbau seluruh karyawan sektor non esensial yang dipaksa bekerja di kantor untuk
segera melaporkan kepada pemerintah. Khusus di wilayah DKI Jakarta bisa melalui Dinas Tenaga
Kerja atau aplikasi JAKI.
"Hal ini tentu akan mengurangi mobilitas warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang rata-
rata bekerja di Jakarta," tuturnya.
Luhut menjelaskan bahwa pada hari ini, Senin 5 Juli 2021 masih ditemui mobilitas masyarakat
yang padat di wilayah pinggir kota. Hal ini menyebabkan kemacetan, sehingga menimbulkan
kerumunan baik di sektor esensial dan non esensial.
Dia pun meminta Gubernur hingga Polda untuk memeriksa industri yang masih beroperasi
selama PPKM Darurat.
"Mengecek yang masih beroperasi ini seperti patroli, apakah masih beroperasi yang sektor non
esensial. Dan juga tidak segan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan tersebut,"
ungkapnya.
Pekerja Administrasi Kerja dari Rumah
Di lain hal, Luhut juga mengimbau agar pabrik atau kantor kritikal memberlakukan kebijakan
bekerja dari rumah (work from home) bagi pekerja bidang adminstrasi. Hal ini dilakukan untuk
mengurangi mobilitas masyarakat yang tetap harus pergi ke kantor di tengah kebijakan PPKM
Darurat.
"Sektor kritikal kita imbau lagi agar pabriknya tetap jalan tapi kalau kantor adiminstrasi 25 persen
saja yang bekerja di kantor," kata Luhut dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (5/7).
Luhut menilai pekerja adminstrasi masih bisa melakukan pekerjaannya dari rumah. Bilapun harus
melakukan rapat, bisa dilakukan melalui ruang rapat virtual, sebagaimana yang dilakukan selama
ini.
110
