Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 114

PEGAWAI NON ESENSIAL DIPAKSA KERJA SAAT PPKM DARURAT, LUHUT: LAPOR
              KE PEMERINTAH!
              Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  Luhut  Binsar Pandjaitan melihat masih
              banyaknya pekerja dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang ngantor ke wilayah
              Jakarta meski  PPKM Darurat  Jawa Bali sudah berlaku. Luhut pun meminta kepada pekerja non
              esensial yang dipaksa bekerja ke kantor untuk melaporkan perusahaannya.

              Dalam aturan PPKM Darurat, perusahaan yang bergerak di sektor non esesial wajib menerapkan
              100 persen bekerja dari rumah atau work from home (  WFH  ). Sedangkan untuk sektor esensial
              wajib memberlakukan 50 persen maksimal bekerja dari kantor dengan menerapkan protokol
              kesehatan.

              "Saya  juga  menegaskan  agar  seluruh  karyawan  yang  dipaksa  harus  bekerja  di  kantor  pada
              perusahaan  sektor  non  esensial  agar  segera  melaporkan  kepada  pemerintah,  khususnya  di
              wilayah DKI Jakarta melalui Dinas Ketenagakerjaan masing-masing provinsi," kata Luhut dalam
              konferensi pers melalui YouTube KemenkoMarves, Senin (5/7/2021).

              "Atau bisa melalui aplikasi Jaki, yang dapat melaporkan melalui aplikasi Jaki Pemerintah DKI
              Jakarta," sambungnya.

              Luhut juga akan segera berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah supaya
              bisa  mengeluarkan  surat  perintah  kepada  perusahaan  sektor  non  esensial  untuk  tidak
              memerintahkan karyawannya bekerja di kantor.

              Selain itu, ia juga meminta agar perusahaan tidak memecat pegawai yang WFH.

              Hal tersebut diupayakan agar menurunkan mobilitas warga yang berada Bodetabek. Mayoritas
              dari mereka bekerja di DKI Jakarta dan pada praktiknya mereka terjebak pada penyekatan.
              Dalam  kesempatan  yang  sama,  Luhut  meminta  dukungan  dari  Gubernur  DKI  Jakarta,  Polda
              Metro Jaya serta Pangdam Jaya untuk turun ke lapangan mengecek perusahaan non esensial
              yang masih mempekerjakan karyawannya di kantor.

              Ia tidak segan mengancam perusahaan non esensial yang membandel agar diberikan sanksi.

              "Tidak segan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut dan memberikan penjelasan
              juga dampaknya ini.".




























                                                           113
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119