Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021

LUHUT: PERUSAHAAN TIDAK BISA PECAT SEPIHAK KARYAWAN YANG WFH

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Marinves) Luhur Binsar Pandjaitan yang juga
merupakan penanggungjawab pelaksanaan PPKM Darurat mengakui bahwa penyekatan yang
dilakukan oleh aparat menimbulkan kemacetan. Hal itu lantaran masih banyaknya masyarakat
yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO).

"Hari ini sejumlah jalan di wilayah Jabodetabek masih dipenuhi di pinggir kota oleh mobilitas
orang yang bekerja dan menyebabkan kemacetan hingga menimbulkan kerumunan," kata Luhut
dalam Konferensi pers virtual, Senin, (5/7/2021).

Luhut mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
untuk memerintahkan perusahaan non esensial patuh menerapkan WFH.

"Saya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan agar dapat mengeluarkan
Surat Perintah agar perusahaan sektor non esensial tidak memerintahkan karyawannya yang
bekerja di kantor dan wajib memerintahkan seluruh karyawannya untuk bekerja dari rumah,"
kata dia.

Luhut juga meminta perusahaan tidak memecat karyawan yang bekerja dari rumah karena
mengikuti anjuran pemerintah di masa PPKM Darurat. Perusahaan kata Luhut tidak bisa
memberhentikan sepihak karyawannya, yang bekerja dari rumah.

"Untuk perusahaan non esensial yang sedang menjalankan work from home tidak dapat
diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan atau dilakukan pemecatan itu kemarin saya juga
berbicara dengan Kapolri dan pak gubernur," katanya.

Luhut meminta karyawan sektor non esensial yang dipaksa perusahaan untuk WFO agar melapor
kepada petugas atau pemerintah setempat melalui dinas ketenagakerjaan masing-masing
daerah.

"Saya juga berharap dalam konteks ini TNI Polri tetap konsisten melakukan pencatatan dan kita
harus mengimbau semua perusahaan juga untuk mematuhi ketentuan itu karena ini merupakan
kepentingan kita semua," pungkasnya.

117