Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 120
LUHUT MINTA KARYAWAN SEKTOR NONESENSIAL LAPOR JIKA DIPAKSA BEKERJA
DI KANTOR
Terjadi kemacetan parah di sejumlah ruas jalan menuju Jakarta yang terdapat titik penyekatan
PPKM Darurat pada Senin (5/7) pagi.
Disinyalir masih banyak warga yang hendak bekerja yang menyebabkan kemacetan parah dan
kerumunan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan
karyawan sektor nonesensial yang bekerja dari rumah tidak bisa diberhentikan secara sepihak
atau dipecat oleh perusahaan.
"Semua (pekerja) perusahaan nonesensial yang sedang menjalankan WFH tidak dapat
diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan atau dilakukan pemecatan. Itu kemarin saya
sudah bicara dengan Kapolri dan juga Pak Gubernur," katanya dalam konferensi pers virtual,
Senin malam.
Dikatakan, mobilitas warga yang hendak bekerja itu dilaporkan berasal dari perusahaan sektor
esensial maupun nonesensial.
"Saya sendiri sempat keliling sebentar dan memang saya lihat macetnya luar biasa," ujarnya.
Luhut yang merupakan Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali itu mengatakan dirinya akan segera
berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar bisa mengeluarkan surat
perintah bagi perusahaan sektor nonesensial untuk tidak memberhentikan karyawannya yang
bekerja di rumah.
Perusahaan juga wajib memerintahkan seluruh karyawan agar bekerja dari rumah.
"Kalau dia tidak bekerja di kantor, tapi bekerja di rumah, itu jangan sampai diberhentikan,"
katanya.
Luhut juga menegaskan agar seluruh karyawan yang dipaksa harus bekerja di kantor pada sektor
nonesensial agar segera melaporkan kepada pemerintah.
Laporan bisa disampaikan melalui dinas tenaga kerja masing-masing provinsi. Khusus wilayah
DKI Jakarta, laporan bisa dilakukan melalui aplikasi JAKI milik Pemprov DKI Jakarta.
Luhut berharap kebijakan bekerja dari rumah akan dapat menurunkan mobilitas warga yang
tinggal di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, yang rata-rata bekerja di Jakarta.
"Saya juga meminta dukungan Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro, Pangdam Jaya untuk terus
mengecek masing-masing industri yang masih beroperasi," katanya.
Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya diminta untuk melakukan patroli untuk mengecek
perusahaan-perusahaan sektor nonesensial yang masih beroperasi.
Luhut juga meminta agar mereka tidak segan memberikan sanksi dan edukasi.
"Saya berharap ini mungkin seperti patroli untuk Kapolda Metro dan Pangdam Jaya untuk
mengecek apa masih beroperasi perusahaan yang bukan sektor nonesensial dan tidak segan
untuk memberikan sanksi untuk perusahaan tersebut, dan memberikan penjelasan juga
dampaknya ini," katanya.
119