Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 120

LUHUT MINTA KARYAWAN SEKTOR NONESENSIAL LAPOR JIKA DIPAKSA BEKERJA
              DI KANTOR
              Terjadi kemacetan parah di sejumlah ruas jalan menuju Jakarta yang terdapat titik penyekatan
              PPKM Darurat  pada Senin (5/7) pagi.

              Disinyalir masih banyak warga yang hendak bekerja yang menyebabkan kemacetan parah dan
              kerumunan.

              Menteri  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi  Luhut  Binsar  Pandjaitan  memastikan
              karyawan sektor nonesensial yang  bekerja dari rumah  tidak bisa diberhentikan secara sepihak
              atau dipecat oleh perusahaan.

              "Semua  (pekerja)  perusahaan  nonesensial  yang  sedang  menjalankan  WFH  tidak  dapat
              diberhentikan  secara  sepihak  oleh  perusahaan  atau  dilakukan  pemecatan.  Itu  kemarin  saya
              sudah bicara dengan Kapolri dan juga Pak Gubernur," katanya dalam konferensi pers virtual,
              Senin malam.

              Dikatakan, mobilitas warga yang hendak bekerja itu dilaporkan berasal dari perusahaan sektor
              esensial maupun nonesensial.

              "Saya sendiri sempat keliling sebentar dan memang saya lihat macetnya luar biasa," ujarnya.

              Luhut yang merupakan Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali itu mengatakan dirinya akan segera
              berkoordinasi  dengan  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  agar  bisa  mengeluarkan  surat
              perintah bagi perusahaan sektor nonesensial untuk tidak memberhentikan karyawannya yang
              bekerja di rumah.

              Perusahaan juga wajib memerintahkan seluruh karyawan agar bekerja dari rumah.

              "Kalau  dia  tidak bekerja  di  kantor, tapi  bekerja di  rumah,  itu  jangan  sampai  diberhentikan,"
              katanya.
              Luhut juga menegaskan agar seluruh karyawan yang dipaksa harus bekerja di kantor pada sektor
              nonesensial agar segera melaporkan kepada pemerintah.

              Laporan bisa disampaikan melalui dinas tenaga kerja masing-masing provinsi. Khusus wilayah
              DKI Jakarta, laporan bisa dilakukan melalui aplikasi JAKI milik Pemprov DKI Jakarta.

              Luhut berharap kebijakan bekerja dari rumah akan dapat menurunkan mobilitas warga yang
              tinggal di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, yang rata-rata bekerja di Jakarta.

              "Saya juga meminta dukungan Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro, Pangdam Jaya untuk terus
              mengecek masing-masing industri yang masih beroperasi," katanya.

              Kapolda  Metro  Jaya  dan  Pangdam  Jaya  diminta  untuk  melakukan  patroli  untuk  mengecek
              perusahaan-perusahaan sektor nonesensial yang masih beroperasi.

              Luhut juga meminta agar mereka tidak segan memberikan sanksi dan edukasi.

              "Saya  berharap  ini  mungkin  seperti  patroli  untuk  Kapolda  Metro  dan  Pangdam  Jaya  untuk
              mengecek apa masih beroperasi perusahaan yang bukan sektor nonesensial dan tidak segan
              untuk  memberikan  sanksi  untuk  perusahaan  tersebut,  dan  memberikan  penjelasan  juga
              dampaknya ini," katanya.




                                                           119
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125