Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 121
Judul Pemerintah Tegaskan Pekerja WFH Tidak Boleh Dipecat Secara Sepihak
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/humaniora/416629/pemerintah-tegaskan-
pekerja-wfh-tidak-boleh-dipecat-secara-sepihak
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-05 20:54:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Sebagai koordinator PPKM darurat, saya memastikan agar perusahaan-perusahaan esensial
sama perusahaan non esensial yang sedang menjalankan work from home tidak dapat
diberhentikan atau dipecat secara sepihak oleh perusahaan
positive - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Saya barusan telepon Ibu Menaker untuk memberi tahu kepada perusahaan-perusahaan untuk
tidak memecat pegawainya dalam konteks ini
positive - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Saya juga berharap dalam konteks ini, TNI-Polri dan gubernur tetap konsisten melakukan
pencatatan dan kita harus mengimbau semua perusahaan juga untuk mematuhi ketentuan itu
karena ini merupakan kepentingan kita semua
Ringkasan
MENTERI Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar
Pandjaitan meminta kepada perusahaan-perusahaan non esensial yang menerapkan
karyawannya bekerja dari rumah atau work from home (WFH) tidak memecat secara semena-
mena para pegawai. Menko Marves pun mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah agar memerintahkan pelaksanaan itu terimplementasi
atau dengan kata lain, tidak memperbolehkan ada penghentian kerja sepihak ke pegawai yang
WFH.
PEMERINTAH TEGASKAN PEKERJA WFH TIDAK BOLEH DIPECAT SECARA SEPIHAK
MENTERI Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar
Pandjaitan meminta kepada perusahaan-perusahaan non esensial yang menerapkan
120
