Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 126
Selain itu, memberikan uang saku kepada peserta Pemagangan, mengikutsertakan peserta
pemagangan dalam program jaminan soal ketenagakerjaan, mengevaluasi peserta pemagangan,
dan memberikan sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan.
Timboel mengatakan, mengingat urusan ketenagakerjaan adalah urusan pemerintahan
konkuren yang diselenggarakan pemerintah daerah (Pemda) maka ketentuan tentang
pemagangan dapat diatur lebih detail dalam peraturan daerah (perda) seperti Perda Kabupaten
Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, yang juga mengatur pemagangan.
Pemagangan dalam Perda Nomor 4 tahun 2016 diatur di Pasal 17 sampai Pasal 22. Perda Nomor
4 ini mengatur lebih pasti tentang pemagangan, dan mengatur juga tentang konsekuensi
pelanggaran pemagangan yaitu peserta pemagangan menjadi pekerja tetap di perusahaan,
seperti alasan tidak adanya perjanjian pemagangan, pelanggaran waktu pemagangan,
pelanggaran porsi waktu praktek dan teori, dan adanya kerja lembur bagi peserta magang.
125
