Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 122

karyawannya bekerja dari rumah atau work from home (WFH) tidak memecat secara semena-
              mena para pegawai.
              "Sebagai  koordinator  PPKM  darurat,  saya  memastikan  agar  perusahaan-perusahaan  esensial
              sama  perusahaan  non  esensial  yang  sedang  menjalankan  work  from  home  tidak  dapat
              diberhentikan atau dipecat secara sepihak oleh perusahaan," kata Luhut secara konferensi pers
              virtual bersama jajaran gubernur dan aparat pada Senin (5/7).

              Menko Marves pun mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
              Ida Fauziyah agar memerintahkan pelaksanaan itu terimplementasi atau dengan kata lain, tidak
              memperbolehkan ada penghentian kerja sepihak ke pegawai yang WFH.
              "Saya barusan telepon Ibu Menaker untuk memberi tahu kepada perusahaan-perusahaan untuk
              tidak memecat pegawainya dalam konteks ini," tegasnya.

              Selain itu, Luhut juga memerintahkan kepala daerah untuk melakukan pencatatan perusahaan
              mana saja yang wajib mematuhi aturan PPKM darurat soal kapasitas kerja. Pasalnya, hanya
              sektor esensial dan kritikal yang diizinkan keluar masuk Jakarta selama pengetatan ini.

              Dalam kebijakan tersebut, cakupan sektor esensial yang mengizinkan maksimal 50% karyawan
              bekerja  dari  kantor  atau  WFO  adalah  keuangan  dan  perbankan,  pasar  modal,  sistem
              pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina covid-
              19, serta industri orientasi ekspor.

              Sedangkan, cakupan sektor kritikal, yaitu energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi,
              industri  makanan,  minuman  dan  penunjangnya,  petrokimia,  semen,  objek  vital  nasional,
              penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air),
              serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang memperbolehkan maksimal 100%
              WFO.

              "Saya  juga  berharap  dalam  konteks  ini,  TNI-Polri  dan  gubernur  tetap  konsisten  melakukan
              pencatatan dan kita harus mengimbau semua perusahaan juga untuk mematuhi ketentuan itu
              karena ini merupakan kepentingan kita semua," tandas Luhut. (OL-4).



































                                                           121
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127