Page 208 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021

Judul Fraksi PPP DPR RI: Masuknya TKA China ke Makassar Tidak Tepat
Waktu
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Kedatangan TKA China
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/05/fraksi-ppp-dpr-ri-
masuknya-tka-china-ke-makassar-tidak-tepat-waktu
Jurnalis Vincentius Jyestha Candraditya
Tanggal 2021-07-05 10:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Achmad Baidowi (Sekretaris Fraksi PPP DPR RI) Masuknya 20 tenaga kerja asing China
ke Makassar saat PPKM Darurat sangat tidak tepat dari aspek waktu. Meskipun TKA tersebut
sudah melalui prosedur kedatangan orang asing, yakni melalui karantina, namun karena
waktunya bersamaan dengan PPKM Darurat membuat publik merasa ada perlakuan khusus

negative - Achmad Baidowi (Sekretaris Fraksi PPP DPR RI) Namun, karena waktu yang tidak
tepat menyebabkan tanggapan yang keliru di masyarakat. Beda halnya ketika kedatangan TKA
tersebut tidak barengan dengan PPKM Drurat, maka publik tidak ada kecurigaan dan
kecemburuan

negative - Achmad Baidowi (Sekretaris Fraksi PPP DPR RI) Ini juga mengulang peristiwa
masuknya TKA ketika berbarengan dengan larangan mudik beberapa waktu lalu

positive - Achmad Baidowi (Sekretaris Fraksi PPP DPR RI) Jangan sampai upaya maksimal dari
pemerintah memutus mata rantai penyebaran covid diganggu oleh hal-hal yang sebenarnya bisa
diantisipasi

Ringkasan

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek angkat bicara mengenai masuknya
warga negara asing (WNA) ke Indonesia saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat. Awiek menilai masuknya WNA dari Cina ke Makassar itu sangat tidak tepat jika
dilihat dari segi waktu. Sebab PPKM Darurat baru saja diberlakukan.

FRAKSI PPP DPR RI: MASUKNYA TKA CHINA KE MAKASSAR TIDAK TEPAT WAKTU

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek angkat bicara mengenai masuknya
warga negara asing (WNA) ke Indonesia saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat.
207