Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021

LUHUT: PEKERJA SEKTOR NONESENSIAL YANG WFH TAK BISA DIPECAT SEPIHAK
OLEH PERUSAHAAN
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan
menyatakan karyawan sektor nonesensial yang bekerja dari rumah alias WFH (work from home)
tidak bisa dipecat secara sepihak oleh perusahaan.

"Semua (karyawan) perusahaan nonesensial yang sedang menjalankan WFH tidak dapat
diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan atau dilakukan pemecatan. Itu kemarin saya
sudah bicara dengan Kapolri dan juga Pak Gubernur," katanya dalam konferensi pers virtual,
Senin (5/7).
Dia juga memantau masih tingginya mobilitas warga di pinggir kota yang hendak bekerja di hari
kerja pertama saat PPKM Darurat, Senin ini. Kondisi itu bahkan menimbulkan kemacetan parah
dan kerumunan.

Luhut mendapat laporan bahwa mobilitas warga yang hendak bekerja itu berasal dari
perusahaan sektor esensial maupun nonesensial.

"Saya sendiri sempat keliling sebentar dan memang saya lihat macetnya luar biasa," ujar
koordinator PPKM Darurat di Jawa-Bali itu.

Oleh karena itu, dia akan segera berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
agar segera mengeluarkan surat perintah bagi perusahaan sektor nonesensial untuk tidak
memecat karyawan yang bekerja dari rumah.

Luhut menegaskan bahwa perusahaan juga wajib memerintahkan seluruh karyawan agar
bekerja dari rumah. "Kalau dia tidak bekerja di kantor, tetapi bekerja di rumah, itu jangan sampai
diberhentikan," ucapnya.
Dia juga meminta kepada seluruh karyawan yang dipaksa harus bekerja di kantor pada sektor
nonesensial agar segera melaporkan hal itu kepada pemerintah.

Laporan menurutnya bisa disampaikan melalui dinas tenaga kerja masing-masing provinsi.
Khusus wilayah Jakarta, mereka dapat melaporkannya melalui aplikasi JAKI milik Pemprov DKI.

Purnawirawan TNI itu berharap kebijakan WFH akan dapat menurunkan mobilitas warga yang
tinggal di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang rata-rata bekerja di Jakarta.

"Saya juga meminta dukungan Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro, Pangdam Jaya untuk terus
mengecek masing-masing industri yang masih beroperasi," ujar dia.

Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya juga diminta mengerahkan jajarannya melakukan patroli
untuk mengecek perusahaan-perusahaan sektor nonesensial yang masih beroperasi.

"Saya berharap ini mungkin seperti patroli bagi Kapolda Metro dan Pangdam Jaya untuk
mengecek apa masih beroperasi perusahaan yang bukan sektor nonesensial dan tidak segan
untuk memberikan sanksi untuk perusahaan tersebut, dan memberikan penjelasan juga
dampaknya ini," pungkas Luhut.

50