Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 54

Berdasarkan Surat (SE) Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan TKA
              dalam  Upaya  Pencegahan  masuknya  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19),  maka  untuk
              sementara proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih dihentikan.

              "Penghentian  sementara  sebagaimana  dimaksud  dalam  angka  1  dikecualikan  bagi  TKA  yang
              bekerja pada PSN dan objek vital strategis/nasional berdasarkan pertimbangan atau izin khusus
              tertulis dari kementerian/lembaga terkait," kata Chairul.

              "Sesuai  SE  Nomor  M/3/HK.04/II/2021,  Pemberi  Kerja  dapat  mengajukan  permohonan
              penggunaan TKA bagi TKA yang masih berada di wilayah Indonesia. SE ini mulai berlaku pada
              tanggal 9 Februari 2021 hingga batas waktu yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan
              COVID-19," katanya.

              Ini  Hasil  Pemeriksaan  Kemnaker  Terkait  Pemberitaan  Masuknya  20  TKA  di  Sulawesi  Selatan
              Jakarta--Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi dan
              Pemerintah Daerah melalui Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan
              terkait informasi mendaratnya 20 TKA asal China di Bandara Sultan Hasanudin, Sulawesi Selatan,
              Sabtu (3/7/2021) malam.

              Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadly Harahap, menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi
              dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan, disampaikan bahwa
              20  orang  TKA  tersebut  datang  sebagai  calon  tenaga  kerja  asing  dalam  rangka  uji  coba
              kemampuan dalam bekerja pada Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten
              Bantaeng, Sulawesi Selatan. Hal ini memang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun
              2020  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Perpres  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Percepatan
              Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

              "Pada lampiran nomor urut 96 memang Kawasan Industri Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan,
              merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang ada dalam Perpres dimaksud," Kata
              Karo Chairul di Jakarta pada Senin (5/7).

              "Saat  ini  kita  tetap  berkoordinasi  dengan  Pengawas  Ketenagakerjaan  Disnakertarns  Provinsi
              Sulawesi Selatan yang terus melakukan pendataan dan pemantuan terhadap keberadaan calon
              TKA tersebut untuk memastikan bahwa keberadaannya sudah sesuai dengan regulasi," kata Karo
              Humas Chairul.

              Karo Humas Chairul menjelaskan lebih lanjut bahwa 20 orang yang diduga calon TKA tersebut
              sudah berada di Indonesia sebelum diberlakukan PPKM Darurat dan telah menjalani karantina
              sesuai protokol kesehatan yang berlaku, dan masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 3 Juli
              2021 dengan mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19.

              Terkait kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat
              ini, Karo Humas Chairul menyatakan pihaknya tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah yang
              telah  ditetapkan  melalui  SE Ketua  Satgas  COVID-19,  SE  Menaker,  maupun  instrukti-instruksi
              lainnya yang mengatur terkait hal tersebut.
              "Pemerintah tetap berjuang melawan Pandemi COVID-19, namun ekonomi tetap berjalan lewat
              proyek-proyek  strategis  nasional,  selama  membawa  kemanfaatan  yang  luas.  Proyek  yang
              melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi menyerap lebih banyak pekerja domestik.
              TKA didatangkan investor sesuai izin dan ketentuan/prosedur protokol kesehatan," ujar Chairul
              Fadly Harahap.

              Hingga saat ini, proses pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk permohonan
              baru, masih tetap dihentikan sementara. Namun hal ini, dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada
              Proyek Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/nasional tersebut.


                                                           53
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59