Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021

Isu ini mencuat di tengah gencarnya pemerintah menegakkan pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang diberlakukan 3 hingga 20 Juli 2021.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadly Harahap mengatakan bahwa pihaknya telah
melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi dan Pemerintah Daerah melalui Pengawas
Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan terkait informasi mendaratnya 20 TKA
tersebut.

Disebutkan bahwa 20 orang TKA asal China tersebut datang sebagai calon TKA dalam rangka uji
coba kemampuan dalam bekerja pada Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy
Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.
"Kawasan Industri Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu dari Proyek
Strategis Nasional yang ada dalam Perpres dimaksud," Kata Karo Chairul dalam keterangannya,
Senin (5/7/2021).

Chairul berujar masuknya TKA diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016.

Peraturan tersebut menjelaskan tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Ia menyebut 20 orang yang diduga calon TKA tersebut sudah berada di Indonesia sebelum
diberlakukan PPKM Darurat.

Para TKA tersebut, disebutnya telah menjalani karantina sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

Chairul berujar para TKA tersebut masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 3 Juli 2021 dengan
mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19.

"Kita terus melakukan pendataan dan pemantuan terhadap keberadaan calon TKA tersebut untuk
memastikan bahwa keberadaannya sudah sesuai dengan regulasi," kata Karo Humas Chairul.

Karo Kemnaker itu menegaskan pengaturan masuknya TKA masih tetap mengacu pada kebijakan
Pemerintah yang telah ditetapkan melalui SE Ketua Satgas COVID-19, SE Menaker, maupun
instrukti-instruksi lainnya.

Termasuk pada saat penerapan kebijakan PPKM Darurat kali ini.

Chairul menjelaskan proses pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk permohonan baru,
masih tetap dihentikan sementara.

Namun hal ini, dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan
obyek vital strategis/nasional tersebut.

"Dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada PSN dan objek vital strategis/nasional berdasarkan
pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian/lembaga terkait," ujarnya.

Hal ini berdasarkan Surat (SE) Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan
Penggunaan TKA dalam Upaya Pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

SE ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2021 hingga batas waktu yang ditentukan oleh
Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Chairul berujar proyek yang melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi yang diharapkan
menyerap lebih banyak pekerja domestik.

"TKA didatangkan investor sesuai izin dan ketentuan/prosedur protokol kesehatan," ujar Chairul.

56