Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 92
Judul Karyawan Dipaksa Masuk Kerja saat PPKM Darurat, Luhut: Laporkan!
Nama Media sindonews.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/474986/15/karyawan-dipaksa-
masuk-kerja-saat-ppkm-darurat-luhut-laporkan-1625494077
Jurnalis Riezky Maulana
Tanggal 2021-07-05 21:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Saya menegaskan agar seluruh karyawan yang dipaksa bekerja di kantor oleh perusahaan non
esensial agar segera melaporkan kepada pemerintah khususnya di wilayah DKI Jakarta melalui
dinas tenaga kerja masing-masing provinsi
positive - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Saya selaku koordinator Ppkm Darurat memastikan agar karyawan yang tidak bekerja di kantor
untuk tetap, untuk urusan sektor non esensial yang sedang menjalankan work from home tidak
dapat diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan atau dilakukan pemecatan. Itu saya sudah
bicara dengan Kapolri dan Gubernur ya
positive - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Saya akan segera berkoordinasi dengan menteri ketenagakerjaan agar dapat mengeluarkan
surat perintah agar perusahaan non esensial tidak memberhentikan karyawannya yang bekerja
di kantor dan wajib memerintahkan karyawannya untuk bekerja dari rumah
Ringkasan
Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Koordinator PPKM
Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar para karyawan yang tak termasuk
dalam sektor non esensial untuk melapor jika masih diminta bekerja langsung di kantor.
Menurutnya, kebijakan PPKM Darurat harus dipatuhi secara bersama. Menurut Luhut, jika hal
tersebut masih terjadi, dia mempersilahkan para karyawan untuk melaporkan ke Dinas Tenaga
Kerja di masing-masing wilayah provinsi. Terkhusus di wilayah DKI Jakarta, karyawan dapat
melapor via aplikasi Jakarta Kini (Jaki).
91
