Page 5 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2020
P. 5
Wacana pemberian bantuan ini muncul sebagai bentuk perluasan bantuan sosial (bansos)
kepada masyarakat di tengah pandemi Virus Corona a atau covid-19 .
Menurut kabar yang beredar, nominal bantuan yang akan diberikan pemerintah jumlahnya senilai
Rp 600.000.
Nah, informasi ini yang harus menjadi perhatian karyawan swasta .
Bahwa bantuan uang tersebut akan pemerintah berikan kepada setiap enam bulan lamanya.
Jadi setiap bulan, karyawan swasta akan mendapat bantuan uang tunai Rp 600.000 selama
enam bulan.
Tapi tidak semua karyawan yang akan mendapat bantuan tersebut. Ada beberapa syarat untuk
bisa mendapatkan bantuan tersebut.
Pertama, penerima gaji dari pemerintah haruslah seorang karyawan dari sektor swasta. Kedua,
penerima merupakan karyawan dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
Adapun pekerja dengan gaji di atas Rp 5 juta dipastikan tak akan mendapat bantuan tersebut.
Staf Khusus Menteri Keuangan , Yustinus Prastowo, mengatakan rencana pemberian bantuan
ini masih difinalisasi di internal pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan.
Dia menjelaskan, munculnya wacana ini karena pemerintah ingin mendongkrak daya beli
masyarakat guna menopang laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan.
"Bantuan ini perluasan di luar penerima (bansos) untuk membantu daya beli masyarakat.
Mereka yang dapat bantuan ini dipastikan terdampak pandemi, tapi di luar penerima bansos,"
kata Yustinus, Selasa (4/8/2020).
Seperti diketahui, saat ini pemerintah telah memberikan bantuan kepada masyarakat ekonomi
rendah atau kurang mampu dan UMKM.
Dan pemerintah menilai bahwa para karyawan juga berhak menerima bantuan tersebut.
"Tapi mengenai nominalnya dan berapa lama bantuan akan diberikan masih difinalisasi," ujar
Yustinus.
Selain nominal dan berapa lama waktu pemberian bantuan, Yustinus menambahkan, pemerintah
juga masih melakukan finalisasi terkait sasaran penerima bantuan tersebut.
Termasuk berapa banyak karyawan yang akan mendapatkan bantuan ini.
Begitu juga dengan validitas data penerima yang hingga saat ini masih disiapkan. Besar
kemungkinan pemerintah akan memakai data BPJS Ketenagakerjaan.
Yustinus mengungkapkan, pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk mewujudkan
rencana pemberian bantuan tersebut.
Adapun sumber anggarannya diambil dari alokasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) dengan pagu mencapai Rp 695 triliun.
Bila disetujui, rencananya kebijakan ini akan diluncurkan pada bulan ini atau bulan depan.
Tujuannya, agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 tetap terjaga.
"Secepatnya setelah administrasi beres, harusnya di kuartal III 2020," ujar Yustinus.
3
