Page 10 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2020
P. 10
Judul DKI Tutup 26 Perkantoran Kluster Corona
Nama Media Koran Tempo
Newstrend Penutupan Perusahaan Karena Covid-19
Halaman/URL Pg8
Jurnalis IMAM HAMDI
Tanggal 2020-08-06 05:48:00
Ukuran 91x133mmk
Warna Warna
AD Value Rp 57.257.200
News Value Rp 286.286.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Andri Yansah (Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI) Selama PSBB transisi, kami telah
melakukan sidak ke 3.124 perusahaan
negative - Cucu Ahmad Kumia (Kepala Dinas Pariwisata DKI) Hukumannya penutupan paksa dan
denda
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta menutup 29 perkantoran sejak awal
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi hingga dua hari lalu. Sebanyak 26 di antaranya
ditutup karena menjadi kluster penularan virus corona. Adapun tiga lainnya dipaksa berhenti
beroperasi sementara karena melanggar batas 50 persen kapasitas sebagai bagian dari protokol
kesehatan. "Selama PSBB transisi, kami telah melakukan sidak ke 3.124 perusahaan," kata
Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Andri Yansah, kemarin.
DKI TUTUP 26 PERKANTORAN KLUSTER CORONA
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta menutup 29 perkantoran sejak awal
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi hingga dua hari lalu. Sebanyak 26 di antaranya
ditutup karena menjadi kluster penularan virus corona. Adapun tiga lainnya dipaksa berhenti
beroperasi sementara karena melanggar batas 50 persen kapasitas sebagai bagian dari protokol
kesehatan. "Selama PSBB transisi, kami telah melakukan sidak ke 3.124 perusahaan," kata
Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Andri Yansah, kemarin.
DKI juga memberikan sanksi kepada lebih dari 300 tempat hiburan yang nekat buka selama
pembatasan sosial. "Hukumannya penutupan paksa dan denda," ujar Kepala Dinas Pariwisata
DKI Cucu Ahmad Kumia. Dia mengatakan pemerintah masih melarang diskotek, panti pijat, dan
rumah karaoke untuk buka. Alasannya, tempat hiburan tersebut sangat rawan menjadi lokasi
penularan virus corona. Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB
Transisi, pelaku usaha yang melanggar kebijakan pembatasan bisa dijatuhi denda Rp 10-25 juta.
IMAMHAMOI
8
