Page 13 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2020

Arifin menyampaikan, terdapat 60 tempat hiburan yang turut diberikan sanksi karena melanggar
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Dia merinci, sebanyak 28 tempat hiburan
disanksi berupa penyegelan, 24 tempat hiburan dikenakan denda, dan delapan tempat hiburan
diberi teguran tertulis.

"Kegiatan sosial budaya lebih banyak dikenakan (sanksi) pada tempat industri pariwisata yang
memang sampai saat ini belum boleh beroperasi sehingga kami tindak karena coba melakukan
kegiatan," kata Arifin dalam webinar melalui Zoom di Jakarta pada Rabu (5/8).

Arifin menuturkan, hingga kini, Satpol PP terus melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan
di Jakarta yang nekat beroperasi se-

lama masa PSBB transisi. Di sisi lain, dia tidak memungkiri, masyarakat juga masih sering
melanggar aturan PSBB yang telah ditetapkan. Salah satu yang kerap ditemukan petugas di
lapangan adalah tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar.

Dia menyampaikan, dalam periode yang sama, tercatat sebanyak 62.198 orang dikenakan sanksi
karena tidak menggunakan masker. Dari jumlah tersebut, terdapat 6.811 orang memilih sanksi
denda membayar uang dan sebanyak 55.387 pelanggar mendapat sanksi kerja sosial berupa
menyapu jalanan. Menurut Arifin, angka pelanggar menunjukkan masih rendahnya tingkat
kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
"Kita tidak merasa bangga bisa menindak banyak orang, kita berharap setiap kita operasi, jumlah
orang yang tertindak semakin sedikit, itu jadi tola k ukur kita," ujar Arifin.

Dia mengingatkan masyarakat agar tidak mencaci atau membenci petugas Satpol PP saat
menasihati maupun menindak para pelanggar PSBB. Arifin menegaskan, petugas hanya
berupaya melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19. Dia berharap, sanksi yang diberikan
kepada para pelanggar dapat memberikan efek jera. Sehingga, tingkat kepatuhan dan kesadaran
masyarakat terhadap protokol kesehatan semakin meningkat.
"Warga lebih takut Satpol PP dari Covid-19? Ini keliru. Kita tidak mau Satpol PP ditakuti, tapi
masyarakat utamanya mengikuti protokol Covid-19," ujar Arifin menegaskan.

Ditutup

Sementara, Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans dan Energi) DKI
mencatat, ada temuan 29 klaster perkantoran yang turut menyumbang kasus Covid-19 di Ibu
Kota kembali tinggi. Kepala Disnakertrans dan Energi DIQ, Andri Yansyah, mengatakan, pihaknya
menindak tiga perkantoran dari total 29 perkantor yang menjadi klaster penularan Covid-19.

Dia menyebut, tiga kantor itu ketahuan melanggar peraturan PSBB lantaran pegawainya masuk
seperti dalam kondisi normal. Saat ini, tiga perkantoran itu ditutup untuk dilakukan sterilisasi
dengan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan. Meski begitu, Andri tidak menjelaskan
nama perkantoran itu.

"Memang ada 29 perkantoran yang diakumulasikan data Covid-19. Di antara 26, ada tiga
melanggar protokol karena dia tidak mematuhi SK Kadisnaker Nomor 1477 tentang protokol dan
pengendalian Covid-19 di perkantoran atau tempat kerja pada masa PSBB transisi," kata Andri
di Jakarta Pusat, Rabu.

Andri menyampaikan, pihaknya berulang kali mengingatkan agar manajemen kantor mengatur
sistem kerja karyawan. Aturan yang sudah disosialisasikan, pertama mencakup pembatasan
karyawan yang masuk kerja. Dan kedua, hanya 50 persen karyawan yang dibolehkan beraktivitas
di kantor. Sayangnya, sambung dia, setelah dilakukan penyelidikan akibat ditemukannya klaster
perkantoran di 29 lokasi, didapati tiga kantor tidak menerapkan ketentuan yang berlaku.

11