Page 55 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2020

dan bekerja kembali dan perusahaan atau tempat usaha yang memenuhi persyaratan pun boleh
kembali beroperasi.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai
upaya sehingga tenaga kerja dapat kembali produktif tetapi tetap terlindung dari penularan
Covid-19.

Dia mengatakan, langkah pertama adalah dengan mengeluarkan Surat edaran Menteri
Ketenagakerjaan nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan
Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

"Surat edaran tersebut menekankan pada 2 hal. Pertama, pencegahan penularan dan
penanganan covid-19 di lingkungan kerja dan kedua perlindungan pengupahan bagi
pekerja.buruh terkait covid-19. Jadi keberlangsungan usahanya dijaga, perlindungan kesehatan
dan pengupahannya terpenuhi," jelas Ida, Rabu (5/8).

Tak hanya itu, ada pula Surat Edaran Menaker Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana
Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan
Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan.

Ida mengatakan, dalam surat edaran tersebut disebutkan, antisipasi dampak pandemi dilakukan
dengan meminta perusahaan menyusun perencanaan keberlangsungan usaha yakni membuat
perencanaan mitigasi risiko dan identifikasi respon dampak pandemi. Bahkan, perusahaan juga
diminta menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19 yakni dengan membuat
kampanye perilaku sehat, menggunakan APD dan masker juga memeriksa suhu badan.

Langkah selanjutnya, diterbitkan surat edaran Menaker Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang
Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pada Kasus
Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"SE ini menekankan pemberian hak pada pekerja yang berisiko dan terpapar Covid-19 untuk
mendapatkan pelindungan program JKK sesuai dengan Undang-Undang," ujar Ida.

Tak hanya itu, Kemenaker juga membentuk posko keselamatan kesehatan kerja (K3) corona.
Menurut Ida, ini merupakan suatu langkah Kemenaker dalam menyediakan layanan informasi,
konsultasi dan pengaduan bagi pekerja terkait keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.
Menurut Ida, ini memudahkan pekerja karena bisa diakses kapan saja dan dimana saja.

Ada pula Kepmenaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru beserta Pedomannya.

Melalui keputusan ini, penempatan PMI dibuka kembali secara bertahap dengan tetap
mendukung protokol kesehatan yang ketat. Ada beberapafaktor yang dipertimbangkan seperti
negara penempatan, jenis pekerjaan dan tahapan proses penempatan.

Selanjutnya, Kemenaker turut berperan dalam program jaring pengaman sosial bagi pekerja
terdampak Covid-19 mulai dari program BLK Tanggap Covid-19, Padat Karya Infrastruktur, Padat
Karya Produktif, dan program Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri.

"Melalui kebijakan dan program tersebut diharapkan bahwa di masa pandemi ini, tatanan
kenormalan baru ketenagakerjaan dapat dijalankan sepenuhnya oleh pekerja dan pelaku usaha
sehingga tenaga kerja kita tetap produktif tetapi tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Cara
ini diyakini akan memberikan pengaruh yang signifikan pada pemulihan ekonomi nasional," kata
Ida.

53