Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mendukung ad-; anya langkah pengajuan judicial
review di Mahkamah Konstitusi oleh pihak-pihak yang menolak pengesahan Undang-Undang
Cipta Kerja.

"Dengan ini bisa terjadi komunikasi melalui jalur hukum dan jalur politik, untuk mereka bisa
berkomunikasi, untuk mereka bisa membawa hak-haknya secara konstitusional mendapatkan
ruang yang bagus. Cara ini menurut saya cara yang baguslah prosedurnya," katanya di
Semarang, Jawa Tengah, Selasa (6/10).

Ganjar mengapresiasi banyak pihak yang hingga kini masih menahan diri untuk tidak melakukan
aksi turun ke jalan pascapengesahan UU Cipta Kerja. Dia memahami keputusan ini tidak memberi
kebahagiaan untuk banyak pihak. Namun dirinya juga meminta agar para pihak melakukan
diskusi untuk mencari solusi terbaik.

"Pertama yang kita lakukan adalah desiminasi. Kita duduk yuk, ketemu dengan pengusaha,
buruh, kita ngobrol, mana yang kira-kira menjadi persoalan dan bagaimana kita melaksanakan
itu sehingga semua akan bisa mengerti," ujarnya.

Menurut Ganjar, komunikasi di awal akan lebih baik untuk seluruh pihak dan dirinya membuka
ruang diskusi untuk itu dan mengapresiasi seluruh pihak yang tidak menggelar aksi protes. "Saya
menyampaikan terima kasih karena kerumunan-kerumunan tidak diciptakan," katanya.
Seperti diwartakan, DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada
Seniijl (5/10). Pada Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10), menyetujui Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU.

' "Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang kita simak dan dengar bersama maka sekali lagi saya
memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?" kata Wakil Ketua DPR RI
Azis Syamsud-din dalam rapat paripurna di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (5/10).

Seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna tersebut lantas menyatakan setuju
RUU Ciptaker menjadi UU.

Sebelum mengambil keputu-san, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya terkait
dengan RUU tersebut, yaitu enam fraksi menyatakan setuju, satu fraksi memberikan catatan
(Fraksi PAN), dan dua fraksi yang menyatakan menolak persetujuan RUU Ciptaker menjadi UU
(Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS). Setelah itu, pemerintah memberikan pandangannya
terkait dengan draf akhir RUU Ciptaker sebelum diambil keputusan. Dalam penjelasannya, Ketua
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratrhan Andi Agtas mengatakan bahwa Baleg bersama
Pemerintah dan DPD RI telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali terdiri atas dua kali rapat
kerja, 56 kali Rapat Panja, dan 6 kali Rapat Tim Perumus/ Tim Penyusun (Timus/Tirnsin). "RUU
Ciptaker hasil pembahasan terdiri atas 15 bab dan 185 pasal yang berarti mengalami perubahan
dari sebelumnya 15 bab dan 174 pasal," ujarnya Terkait pengesahan RUU Cipta Kerja, itu,
Konfederasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik

Negara (KSP BUMN) segera mengajukan gugatan "judicial review" di Mahkamah Konstitusi.

Uji Materi

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklaim penyusunan kluster
ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja telah memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap
uji materi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Kemudian, ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan kepada UU No 13 Tahun
2003, ini perlu saya sampaikan prinsip umum," kata Menaker Ida dalam pernyataan di Jakarta
pada Selasa (6/10).

100