Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 100
Ringkasan
Jika Rugikan Buruh, Bawa UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi di masyarakat, beredar 12
alasan buruh menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dua belas poin tersebut ternyata tidak
benar. Berikut ini kita kupas satu persatu beserta pasal dan fakta yang sebenarnya agar semua
jelas!
JANGAN BURU-BURU DEMO
Jika Rugikan Buruh, Bawa UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi Di masyarakat, beredar 12
alasan buruh menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dua belas poin tersebut ternyata tidak
benar. Berikut ini kita kupas satu persatu beserta pasal dan fakta yang sebenarnya agar semua
jelas!
KALAU bisa buruh jangan demo dulu. Terkait penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang baru
disahkan. Lebih baik pelajari dulu isinya. Sampaikan ke pemerintah agar dievaluasi. Jika tetap
ada yang merugikan kaum buruh dan melanggar Konstitusi, lebih baik dibawa saja ke Mahkamah
Konstitusi (MK).
Demo hanya merugikan buruh sendiri. Pertama, alasan COVID-19. Berkerumun berpotensi
terjadi penularan Virus Corona, Ujung-ujungnya keluarga nanti yang jadi korban. Lagi pula
Kepolisian Republik Indonesia akan terus menghentikan izin berunjuk rasa selama masa pandemi
ini:
Demi mencegah penyebaran COVID-19 melalui kluster demonstrasi. Kedua, para buruh
berpotensi dipecat karena meninggalkan hak dan kewajibannya.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyarankan
kepada serikat buruh agar melakukan uji materi (judicial review) apabila merasa keberatan atas
poin-poin dalam Undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI.
"(Saran kami) konsolidasi saja, ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK dan saat
ini kalau unjuk rasa izinnya tidak dikeluarkan oleh polisi, dan Undang-Undang sudah ditetapkan
oleh DPR," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Taufik Garsadi,
ketika dihubungi melalui telepon oleh wartawan di Bandung, Selasa (6/io).
Selain itu, lanjut Taufik, pihaknya juga meminta kepada serikat buruh untuk melakukan
konsolidasi internal dan tidak menggelar aksi mogok kerja serta unjuk rasa terkait disahkannya
UU Cipta Kerja. Dia mengatakan langkah judicial review lebih tepat dan elok dibanding
melakukan mogok kerja dan unjuk rasa di lapangan yang memiliki risiko lebih besar, terlebih
saat ini dalam masa pandemi COVID-19.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil (Emil) juga menyarankan agar UU Cipta Kerja yang
baru disahkan diterima terlebih dahulu."Saran saya, kita terima dulu, nanti dievaluasi dalam
setahun dua tahun apakah pelaksanaannya mense-jahterakan semua .orang mengadilkan
ekonomi. Kalau kurang kita revisi, evaluasi kalau baik ya kita teruskan," kata Emil di Bandung,
Selasa (6/10).
Dengan sudah disahkannya UU Cipta Kerja, kata Emil, maka dirinya mengajak semua pihak
memonitor sisi positifnya karena mungkin ada dampak-dampak negatifnya.
"Pada dasarnya kita harus jangan kaku, yang namanya hal seperti ini pasti ada dinamika,
responsnya juga belum tentu berhasil juga belum tentu gagal tergantung situasi," kata dia.
99
