Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

(2) Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pasal
88E UU Cipta Kerja (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan
ayat (2) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada
perusahaan yang bersangkutan.

(2) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Pasal 89 dan pasal 90 di UU Cipta Kerja dihapus Pasal 90A di UU Cipta Kerja Upah di atas upah
minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh di
perusahaan. Pasal 90B UU Cipta Kerja (1) Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 91 UU Cipta Kerja dihapus Pasal 91 UU No,13 Tahun 2003 (1) Pengaturan pengupahan
yang ditetapkan atas kesepakatan antarapengusaha dan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Investor Global Protes Investor global yang mengelola aset senilai 4,1 triliun dolar Amerika
Serikat (AS) telah memperingatkan Pemerintah Indonesia bahwa UU Cipta Kerja yang disahkan
oleh parlemen pada hari Senin kemarin dapat menimbulkan risiko baru bagi hutan tropis negara.

Dikutip Reuters, 35 investor mengungkapkan keprihatinan mereka, termasuk Aviva Investors,
Legal & General Investment Management, Church of England Pensions Board, manajer aset yang
berbasis di Belanda, Robeco, dan manajer aset terbesar di Jepang, Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management.

"Meskipun kami menyadari perlunya reformasi hukum bisnis di Indonesia, kami memiliki
kekhawatiran tentang dampak negatif dari langkah-langkah perlindungan lingkungan tertentu
yang dipengaruhi oleh Omnibus Bill on Job Creation," ujar Peter van der Werf, spesialis
keterlibatan senior di Robeco dalam pernyataannya, Selasa (6/10/2020).
Sebelumnya dengan koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menguasai 74 persen kursi,
parlemen mengesahkan RUU yang menurut pemerintah diperlukan untuk memperbaiki iklim
investasi dan merampingkan peraturan di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu. Sementara itu,
koalisi 15 kelompok aktivis, termasuk serikat buruh, mengutuk RUU tersebut dan menyerukan
pemogokan. Para investor mengatakan mereka khawatir undang-undang tersebut dapat
menghambat upaya untuk melindungi hutan Indonesia.

Lalu, pada gilirannya akan melemahkan tindakan global untuk mengatasi hilangnya
keanekaragaman hayati dan memperlambat perubahan iklim. "Sementara perubahan peraturan
yang diusulkan bertujuan untuk meningkatkan investasi asing. Mereka berisiko melanggar
standar praktik terbaik internasional yang dimaksudkan untuk mencegah konsekuensi berbahaya
yang tidak diinginkan dari kegiatan bisnis yang dapat menghalangi investor dari pasar
Indonesia," kata surat itu.

Dengan kekhawatiran atas kerusakan lingkungan yang meningkat menjadi agenda investor,
beberapa manajer aset mulai mengambil sikap yang lebih publik dalam mendesak pemerintah di
negara berkembang untuk melindungi alam. Dalam intervensi serupa di bulan Juli, 29 investor
yang mengelola 4,6 triliun dolar AS menulis kepada kedutaan besar Brasil untuk menuntut
pertemuan guna menyerukan kepada pemerintah sayap kanan Presiden Jair Bolsonaro untuk
menghentikan melonjaknya deforestasi di hutan hujan Amazon.

94