Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 98
Judul Jangan Buru-Buru Demo
Nama Media Indopos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&11
Jurnalis Cok
Tanggal 2020-10-07 06:00:00
Ukuran 622x265mmk
Warna Warna
AD Value Rp 378.798.000
News Value Rp 3.787.980.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat)
(Saran kami) konsolidasi saja, ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK dan saat
ini kalau unjuk rasa izinnya tidak dikeluarkan oleh polisi, dan Undang-Undang sudah ditetapkan
oleh DPR
neutral - Emil (None) Saran saya, kita terima dulu, nanti dievaluasi dalam setahun dua tahun
apakah pelaksanaannya mense-jahterakan semua .orang mengadilkan ekonomi. Kalau kurang
kita revisi, evaluasi kalau baik ya kita teruskan
negative - Emil (None) Pada dasarnya kita harus jangan kaku, yang namanya hal seperti ini pasti
ada dinamika, responsnya juga belum tentu berhasil juga belum tentu gagal tergantung situasi
negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Dengan ini bisa terjadi komunikasi melalui
jalur hukum dan jalur politik, untuk mereka bisa berkomunikasi, untuk mereka bisa membawa
hak-haknya secara konstitusional mendapatkan ruang yang bagus. Cara ini menurut saya cara
yang baguslah prosedurnya
positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Pertama yang kita lakukan adalah
desiminasi. Kita duduk yuk, ketemu dengan pengusaha, buruh, kita ngobrol, mana yang -kira-
kira menjadi persoalan dan bagaimana kita melaksanakan itu sehingga semua akan bisa
mengerti
positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Saya menyampaikan terima kasih karena
kerumunan-kerumunan tidak diciptakan
neutral - Azis Syamsud- (Wakil Ketua DPR RI) Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang kita
simak dan dengar bersama maka sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna
ini, bisa disepakati?
negative - Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) RUU Ciptaker hasil pembahasan terdiri atas 15 bab
dan 185 pasal yang berarti mengalami perubahan dari sebelumnya 15 bab dan 174 pasal
neutral - Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) judicial review
97

