Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 47

Judul               Semangat Undang-undang Cipta Kerja Memperluas Lapangan Kerja
                Nama Media          koran-jakarta.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         http://www.koran-jakarta.com/semangatUndang-Undang -cipta-kerja-
                                    memperluas-lapangan-kerja/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-10-07 06:30:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Namun, banyak kalangan menyayangkan bahkan menolak pengesahaan RUU tersebut karena
              cenderung lebih memihak pengusaha atau investor. Banyak poin-poin yang menjadi keresahan,
              terutama para buruh, antara lain penggunaan satuan waktu dan upah minimum provinsi (UMP)
              dalam penentuan upah, hilangnya pesangon, bahkan minimnya jaminanan keselamatan kerja
              bagi buruh atau pekerja.


              SEMANGAT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA

              Namun, banyak kalangan menyayangkan bahkan menolak pengesahaan RUU tersebut karena
              cenderung lebih memihak pengusaha atau investor. Banyak poin-poin yang menjadi keresahan,
              terutama para buruh, antara lain penggunaan satuan waktu dan upah minimum provinsi (UMP)
              dalam penentuan upah, hilangnya pesangon, bahkan minimnya jaminanan keselamatan kerja
              bagi buruh atau pekerja.

              Untuk mengupas terkait UU Cipta Kerja, mewawancarai Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
              Berikut petikan wawancaranya.

              Pemerintah menyadari bahwa dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja terdapat perbedaan
              pandangan pro-kontra. Perbedaan pandangan ini tentu saja merupakan hal yang wajar dalam
              dinamika sosial dan demokrasi. Namun demikian, pada akhirnya pemerintah harus memutuskan
              dan menyiapkan draf yang akan dibahas bersama DPR.

              Di sisi lain, proses pembahasan RUU Cipta Kerja antara pemerintah dan DPR berjalan secara
              transparan. Bahkan, untuk pertama kalinya pembahasan suatu RUU dilakukan secara terbuka
              dan disiarkan melalui kanal-kanal media sosial yang tersedia. Hal ini dimaksudkan agar publik
              dapat mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja secara saksama.

              UU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja/buruh sebagaimana
              peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan selanjutnya akan diatur dalam peraturan
              pemerintah  yang  baru.  Terdapat  penegasan  variabel  dan  formula  dalam  penetapan  upah
              minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

                                                           46
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52