Page 526 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 526
Judul Sahkan UU Cipta Kerja, Serikat Buruh: Di mana Rasa Pancasilanya?
Nama Media kumparan.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://kumparan.com/bengawannews/sahkan-uu-cipta-kerja-serikat-
buruh-di-mana-rasa-pancasilanya-1uLAG7dBjA8
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-06 22:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Endang (None) Kenapa harus diputuskan secara diam-diam, apakah ada bagian
tertentu? Apa enggak kasian dengan rakyat Indonesia khususnya buruh. Di mana rasa Pancasila
nya? Terutama sila ke-2 dan ke-5, kemanusiaan dan keadilannya itu di mana. Kalau berbicara
keberpihakannya jelas untuk pengusaha semata
negative - Endang (None) Bicara persoalan penambahan lapangan kerja, dengan menghadirkan
investor sebanyak-banyaknya dan semudah-mudahnya, namun perlu diingat yang dipekerjakan
orang Indonesia kok malah jadi korban, harusnya orang yang memberi atau diberi mendapat
hasil dan manfaat
negative - Endang (None) Kami menolak dengan isian Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada Tenaga Kerja di Indonesia, karena
pemikiran buruh harusnya adanya progres atau perubahan di UU tersebut untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi buruh tidak malah seperti ini
Ringkasan
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Solo menolak Undang-undang Cipta Kerja yang
disahkan oleh DPR RI, Senin kemarin, (05/10).
Ketua DPC SBSI mengaku UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI tidak ada keberpihakan
terhadap buruh. Endang mengaku cukup kaget, undang-undang yang selama ini masih penuh
kontroversi di kalangan semua pihak itu cepat disahkan.
SAHKAN UU CIPTA KERJA, SERIKAT BURUH: DI MANA RASA PANCASILANYA?
Create Story Sahkan UU Cipta Kerja, Serikat Buruh: Di mana Rasa Pancasilanya? Bengawan
News Konten Redaksi Bengawan News SOLO - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992
Solo menolak Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI, Senin kemarin, (05/10).
525
