Page 527 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 527
Ketua DPC SBSI mengaku UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI tidak ada keberpihakan
terhadap buruh. Endang mengaku cukup kaget, undang-undang yang selama ini masih penuh
kontroversi di kalangan semua pihak itu cepat disahkan.
Ia juga mempertanyakan alasan pemerintah yang mensahkan undang-undang itu secara diam-
diam. Ia juga menyoroti, bahwa keputusan pengesahan UU Cipta Kerja tidak berpihak terhadap
buruh melainkan kepada pengusaha semata.
"Kenapa harus diputuskan secara diam-diam, apakah ada bagian tertentu? Apa enggak kasian
dengan rakyat Indonesia khususnya buruh. Di mana rasa Pancasila nya? Terutama sila ke-2
dan ke-5, kemanusiaan dan keadilannya itu di mana. Kalau berbicara keberpihakannya jelas
untuk pengusaha semata," ujar Endang, Selasa (06/10).
Ia mengungkapkan bahwa UU mengatur ketenagakerjaan yang belum sempurna malah diganti
dengan UU yang menurutnya tidak jelas keberpihakan terhadap tenaga kerjanya, apalagi
berdalih dengn menambah lapangan kerja.
Endang menegaskan bahwa penambahan lapangan kerja dengan penambahan investor, tapi
menolak lantaran selama ini yang bekerja merupakan warga negara Indonesia.
"Bicara persoalan penambahan lapangan kerja, dengan menghadirkan investor sebanyak-
banyaknya dan semudah-mudahnya, namun perlu diingat yang dipekerjakan orang Indonesia
kok malah jadi korban, harusnya orang yang memberi atau diberi mendapat hasil dan manfaat,"
ucapnya.
Menurutnya, pemikiran buruh harusnya ada progres di undang-undang untuk mensejahterakan
buruh.
"Kami menolak dengan isian Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta
Kerja yang tidak berpihak kepada Tenaga Kerja di Indonesia, karena pemikiran buruh harusnya
adanya progres atau perubahan di UU tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan bagi buruh
tidak malah seperti ini," tegasnya.
Endang menegaskan beberapa hal yang merugikan buruh dengan disahkannya UU Cipta Kerja
meliputi uang pesangon dihilangkan, upahnya dihitung per jam, dan ini menimbulkan kontroversi
jika nilainya lebih kecil dari sebelumnya, tidak ada kompensasi bagi yang cuti, kemudian
outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Jaminan sosial dan kesejahteraannya hilang,
ironisnya tenaga asing, bebas masuk ke Indonesia.
(Tara Wahyu) Pancasila Solo DPR UU Cipta Kerja RUU Cipta Kerja Omnibus Law Investor
Peraturan Pemerintah 1001 media online Buruh Undang-undang Pemerintah Jawa
Tengah2020 (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.292.
526
