Page 532 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 532
Judul UU Cipta Kerja Tak Jamin Investasi Masuk, Lingkungan Berpotensi
Rusak
Nama Media suara.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suara.com/tekno/2020/10/06/222309/uu-cipta-kerja-tak-
jamin-investasi-masuk-lingkungan-berpotensi-rusak
Jurnalis Liberty Jemadu
Tanggal 2020-10-06 22:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Senin sore kemarin (5/10/2020), Dewan Perwakilan Rakyat buru-buru mengesahkan Rancangan
Undang-Undang (RUU) omnibus law Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) dalam sebuah
sidang paripurna yang diwarnai walkout Fraksi Demokrat dan protes buruh.
UU CIPTA KERJA TAK JAMIN INVESTASI MASUK, LINGKUNGAN BERPOTENSI
RUSAK
Senin sore kemarin (5/10/2020), Dewan Perwakilan Rakyat buru-buru mengesahkan Rancangan
Undang-Undang (RUU) omnibus law Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) dalam sebuah
sidang paripurna yang diwarnai walkout Fraksi Demokrat dan protes buruh.
Enam Fraksi DPR - yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan PPP -menyetujui
undang-undang baru yang menuai banyak protes ini. PAN menerima dengan catatan; sementara
PKS dan Demokrat menolak.
Sidang paripurna itu dihadiri tak kurang dari 11 menteri, di antaranya Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian.
Sidang paripurna digelar hanya dua hari setelah pemerintah dan DPR menyepakati RUU Cipta
Kerja di tingkat Panitia Kerja. Kesepakatan itu dibuat pada Sabtu malam. Saat itu, DPR sepakat
untuk menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan RUU tersebut pada Kamis, 8 Oktober.
Sidang begitu terburu-buru hingga banyak anggota DPR terlambat mengetahui agenda
pengesahan regulasi baru ini.
Selanjutnya, UU ini diserahkan ke Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk ditandatangani. Jokowi
kemungkinan besar akan segera menandatanganinya karena UU sapu jagat ini merupakan
inisiatif pemerintah. Setelah dicatat dalam lembaran negara, protes dan keberatan atas pasal-
pasal bermasalah bisa diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
531
