Page 743 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

TOLAK OMNIBUS LAW, SP PT PLN DUKUNG JR

- Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja (SP) PT PLN menyatakan sikap menolak Undang-Undang
Cipta Kerja. Mereka juga siap mendukung upaya hukum untuk membatalkannya melalui judicial
review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Umum DPP SP PLN M. Abrar Ali mengatakan, telah menginstruksikan kepada seluruh
Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak
Cabang (DPAC) Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dari Tanah Aceh sampai Tanah Papua, baik
pengurus maupun anggota untuk melaksanakan instruksi organisasi.

Rabu, 7 Oktober 2020 - 00:05 "Di antaranya melakukan doa bersama untuk kepentingan para
pekerja seluruh Indonesia agar UU Cipta Karya (Omnibus Law) tersebut segera dibatalkan," ujar
dia, Selasa (6/10/2020).

Kemudian, memasang spanduk penolakan UU Cipta Kerja di seluruh kantor atau unit kerja PT
PLN (Persero) dari Tanah Aceh sampai Tanah Papua. Demo aksi turun ke jalan bersama peserta
demo aksi lainnya dari elemen-elemen unsur serikat pekerja/buruh maupun organisasi
masyarakat yang perduli dengan hak-hak pekerja Indonesia.

Selasa, 6 Oktober 2020 - 23:52 Imbauan untuk melakukan demo aksi turun ke jalan tersebut
dilakukan secara perwakilan per zona atau wilayah bagi pengurus atau anggota yang bisa ikut
berpartisipasi dengan membawa atribut-atribut organisasi SP PLN.

Tentunya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di masing-masing daerah dan melalui
koordinasi dengan DPP SP PLN, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta mentaati prosedur / protocoler kesehatan pencegahan penularan wabah COVID-19.

Rabu, 1 Mei 2019 - 22:11 "Mendukung dan ikut serta dengan berbagai elemen Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dan elemen masyarakat lainnya untuk dilakukannya uji materiil atau
Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) ke Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia," jbeber Abrar.

Terkait dengan rencana mogok nasional, ia menilai, belum saatnya untuk menginstruksikan hal
tersebut kepada seluruh pengurus dan anggotanya. Walau SP PLN punya dasar untuk
melaksanakan mogok kerja dikarenakan terhentinya perundingan PKB antara SP PLN dengan
Direksi PLN sejak bulan September 2016.

"Namun meskipun begitu, SP PLN tetap berkomitmen untuk mendukung Aksi Penolakan UU Cipta
Kerja (Omnibus Law) tersebut selama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Dan untuk itu SP PLN telah menunjuk Wakil Sekjend II Parsahatan Siregar sebagai
PIC atau Koordinator yang bertanggung jawab mengkoordinir semua kegiatan yang akan
dilakukan oleh SP PLN dalam rangka Menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law)," kata Abrar.

Abrar menambahkan, SP PLN akan segera berkoordinasi dengan beberapa elemen serikat
pekerja/buruh lainnya maupun dengan federasi serikat pekerja yang ada guna bersama-sama
menyiapkan upaya hukum untuk melakukan uji materil atau judicial review ke Mahkamah
Konstitusi.

"SP PLN yakin bahwa hal tersebut akan membuahkan hasil, selama semua pihak saling
mendukung untuk melakukan upaya tersebut. Dan diiringi dengan doa dari seluruh masyarakat
Indonesia khususnya para pekerja/buruh beserta keluarganya," pungkas dia.

(dai).

742