Page 747 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 747
MENAKER: CIPTA KERJA PERHATIKAN UJI MATERI UU KETENAGAKERJAAN OLEH
MK
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa penyusunan klaster
ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja telah memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap
uji materi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan Mahkamah
Konstitusi atas uji materi UU No 13 Tahun 2003. Kemudian, ketentuan mengenai sanksi
ketenagakerjaan dikembalikan kepada UU No 13 Tahun 2003, ini perlu saya sampaikan prinsip
umum," kata Menaker Ida dalam pernyataan di Jakarta pada Selasa (6/10).
Menurut Menaker Ida, UU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi
pekerja PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. Selain itu, UU Cipta Kerja
yang sudah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10) itu juga mengatur perlindungan tambahan
berupa kompensasi kepada pekerja pada saat berakhirnya PKWT. "Jadi, yang baru adalah ada
perlindungan bagi pekerja pada saat berakhirnya PKWT, yang sebelumnya di UU No 13 Tahun
2003 tidak ada perlindungan seperti ini," kata Ida mengutip Antara .
Ia mengatakan syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja dalam kegiatan alih daya
(outsourcing) tetap dipertahankan. Bahkan, Cipta Kerja memasukkan prinsip pengalihan
perlindungan hak-hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya, sesuai
dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Dalam rangka pengawasan
terhadap perusahaan alih daya, Cipta Kerja juga mengatur syarat-syarat perizinan terhadap
Perusahaan Alih Daya yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS).
Terkait ketentuan waktu kerja dan istirahat, kata Ida, tetap diatur seperti undang-undang
sebelumnya dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu
istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu.
"Hal ini untuk mengakomodasi tuntutan perlindungan pekerja pada bentuk-bentuk hubungan
kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang secara dinamis," tutur
Ida.
Ia memastikan UU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja
sebagaimana peraturan perundang-undangan eksisting, yaitu UU No.13 Tahun 2003 dan PP
No.78 Tahun 2015 dan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru.
Ida memastikan bahwa ketentuan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota tetap
dipertahankan. Dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan upah minimum dimaksud,
Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum. Selain
itu, dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja/buruh serta meningkatkan
pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil, Cipta Kerja mengatur ketentuan pengupahan bagi
sektor usaha mikro dan kecil.
Dalam rangka perlindungan kepada pekerja yang menghadapi proses pemutusan hubungan
kerja (PHK), Cipta Kerja tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK. UU
Cipta Kerja semakin mempertegas pengaturan mengenai "upah proses" bagi pekerja/buruh
selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht).
"Kemudian, dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami
PHK, UU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja,"
paparnya.(Sik).
746
