Page 751 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

DEMO BURUH TOLAK OMNIBUS LAW USAI, JALAN SERANG-JAKARTA KEMBALI
KONDUSIF

Kapolres Serang AKBP Mariyono menyatakan akses jalan nasional Serang-Jakarta, telah kembali
kondusif. Hal ini terjadi, usai demo ribuan buruh dari PT Nikolas Gemilang dan dari Serikat
Pekerja Nasional (SPN) selesai.

"Mereka tadi beraksi menolak UU Omnibus Law. Aksi berjalan dengan damai dan selesai pada
pukul 14.30 WIB," kata Mariyono dalam keterangannya, Selasa (6/10/2020).

Mariyono mengungkap, blokade jalan oleh massa demo terjadi mulai pukul 12 sampai pukul
14.00 siang. Saat ini dia memastikan semua sudah terkondisikan.

"Tapi kami tetap melakukan antisipasi hingga dua hari ke depan," jelas dia.

Menurut dia, ada tiga sektor fokus utama, pertama adalah di Modern Cikande, kedua di pintu
Tol Cikande dan Ciujung yang merupakan akses ke Tol Tangerang-Merak. Ketiga di Simpang
Asem.

"Personel diturunkan amankan demo sebanyak 298 di sepanjang jalan Serang-Jakarta, di
kawasan industri Serang," dia menandasi.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menegaskan pembahasan RUU Cipta Kerja telah
dijalankan secara Tripartit dan sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang terkait.

"Rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam RUU Cipta Kerja saat ini merupakan intisari
dari hasil kajian pakar/ahli, focus group discussion (FGD), Rembug Tripartit (pemerintah,
pekerja/buruh dan pengusaha) yang sejak lama dilakukan atas beberapa materi ketenagakerjaan
yang krusial," kata Ida dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Menurutnya Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejatinya telah
melibatkan partisipasi publik, baik unsur pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat
buruh, pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta
lembaga lainnya, seperti International Labour Organization (ILO).

Bahkan pada saat RUU Cipta Kerja telah masuk dalam tahap pembahasan di DPR. Sesuai arahan
presiden pada tanggal 24 April 2020, Pemerintah melakukan kembali pendalaman rumusan
klaster ketenagakerjaan yang melibatkan pengusaha (APINDO) dengan perwakilan Konfederasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

"Dalam pertemuan tersebut, pemerintah banyak menerima masukan dari serikat pekerja/serikat
buruh. Dengan proses yang telah dijalankan ini, pemerintah telah dengan seksama menyerap
berbagai aspirasi, khususnya dari unsur pekerja/buruh," ujarnya.

750