Page 753 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 753
c. Perjanjian kerja harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh
apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjanya tetap ada.
d. Apabila terjadi pengalihan pekerjaan dari perusahaan alih daya, masa kerja dari pekerja/buruh
tetap dihitung.
e. Perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang
diterbitkan oleh pemerintah pusat.
3. Upah. Kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten prosentasenya adalah sebesar nilai
inflasi atau pertumbuhan ekonomi daerah itu. Upah minimum sektor UMKM ditetapkan
berdasarkan kesempatan, dasarnya adalah tingkat konsumsi masyarakat di daerah itu.
4. Soal waktu kerja.
a. Ada batasan waktu kerja maksimal per minggu sesuai konvensi ILO yaitu 40 jam.
b. Ada batasan maksimla waktu lembur sesuai konvensi ILO.
5. PHK. Syarat-syarat PHK tetap mengacu pada UU sebelumnya dan putusan Mahkamah
Konstitusi.
6. Pesangon.
a. Nilai maksimal pesangon adalah 19 kali upah.
b. Pekerja Ter-PHK berhak menerima jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS, diberikan selama
6 bulan tanpa menambah iuran.
7. Sanksi pidana ketenagakerjaan tetap akan diberlakukan, tidak dihapus. Sehingga diharapkan
agar semua pihak menjaga kepatuhan.
8. Serikat pekerja dan pengusaha akan terlibat dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan
undang-undang.
Pasal-Pasal Kontroversial UU Cipta Kerja DPR bersama pemerintah mengesahkan Omnibus Law
RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Senin, (5/10/2020) kemarin.
Diketahui, UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya, mengatur mengenai
ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.
Beberapa pasal dalam Undang-undang Cipta Kerja Bab IV tentang Ketenagakerjaan dinilai
bermasalah dan kontroversial. Itu di antaranya sebagai berikut: Pasal 59 UU Cipta Kerja
menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja
kontrak.
Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat
atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu
tertentu diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 79 Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur
dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas.
Pasal 79 ayat (2) huruf (b) mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari
untuk enam hari kerja dalam satu pekan.
752
