Page 757 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 757
Ringkasan
MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespon ihwal tujuh poin yang ditolak oleh serikat
buruh menyoal klaster ketenagakerjaan dalam Undang Undang Cipta Kerja yang telah disetujui
DPR, Senin (5/10).
Pemerintah disebut telah menerapkan prinsip-prinsip umum dalam perumusan aturan di klaster
ketenagakerjaan memerhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU 13/2003
dan ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan yang dikembalikan kepada UU 13/2003.
MENAKER RESPON PENOLAKKAN BURUH SOAL UU CIPTA KERJA
MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespon ihwal tujuh poin yang ditolak oleh serikat
buruh menyoal klaster ketenagakerjaan dalam Undang Undang Cipta Kerja yang telah disetujui
DPR, Senin (5/10).
Pemerintah disebut telah menerapkan prinsip-prinsip umum dalam perumusan aturan di klaster
ketenagakerjaan memerhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU 13/2003
dan ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan yang dikembalikan kepada UU 13/2003.
Menyoal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), UU Cipta Kerja tetap mengatur syarat dan
perlindungan bagi pekerja PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja.
"Disamping itu, UU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada
pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT," kata Ida melalui keterangan tertulis, Selasa
(6/10).
Dia menambahkan, syarat dan perlindungan bagi pekerja dalam kegiatan alih daya (outsourcing)
tetap dipertahankan dalam produk hukum baru itu. Bahkan dalam UU itu pula diletakkan prinsip
pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan
outsourcing. Hal itu dinilai sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-
IX/2011.
"Disamping itu, dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan outsourcing, RUU Cipta Kerja
juga mengatur syarat-syarat perizinan terhadap perusahaan outsourcing yang terintegrasi dalam
sistem Online Single Submission (OSS)," jelas Ida.
Menyoal waktu kerja, imbuh dia, ketentuannya tetap diatur seperti UU eksisting yakni UU
13/2003 dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat
pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Hal itu untuk mengakomodir tuntutan perlindungan
pekerja pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat
ini berkembang secara dinamis.
Kemudian terkait upah, Ida bilang, UU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan
upah bagi pekerja seperti apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan eksisting UU
13/2003 dan Peraturan Pemerintah 78/2015. Nantinya, juga akan diatur dalam PP yang baru.
"Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, ketentuan mengenai upah minimum
Kabupaten/Kota tetap dipertahankan. Dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan upah
minimum dimaksud, maka UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan
pembayaran upah minimum," terang Ida.
756
